Follow detikFinance
Rabu, 06 Jun 2018 20:20 WIB

Bisakah RI Keluar dari Middle Income Trap?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Indonesia saat ini disebut-sebut masuk ke dalam kategori negara yang terjebak di dalam kategori berpendapatan menengah atau middle income trap. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan apakah Indonesia bisa keluar dari jebakan ini pada 2030 mendatang.

Dalam sambutannya di sebuah diskusi, Perry mengungkapkan misi keluar dari middle income trap adalah hal yang mustahil, ini sesuai dengan perhitungan akademis.

"Mungkin mission impossible, terus terang dari pemikiran akademi kita asumsikan dan melakukan proyeksi di BI bagaimana productivity hingga kontribusi modal sudah naik?," kata Perry dalam diskusi di Gedung CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).


Perry menjelaskan, untuk pendapatan per kapita Indonesia bisa tumbuh di atas US$ 10.400 di 2045 mendatang. Hingga 2017, pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai US$ 3.876,8.

"Perhitungan kami jika kita hanya kerja seperti biasa, pada 2045 income perkapita baru US$ 10.400. Kalau kita bisa kerja lebih ya bisa lebih tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,6% itu akan mendorong pendapatan tinggi pada 2045," ujarnya.

BI menilai agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap, maka transaksi berjalan atau current account Indonesia harus surplus. Selama ini current account Indonesia masih defisit.

Middle income trap merupakan sebuah istilah untuk negara yang masyarakatnya terjebak di pendapatan menengah. Indonesia saat ini disebut sebagai negara yang masuk dalam kategori tersebut.

Menurut Perry memang jika Indonesia ingin keluar dari jebakan tersebut maka harus diimbangi dengan kerja yang sangat keras.

"Saya tidak bermaksud pesimistis, tapi melihat sejarah 10 tahun lalu, ya sepertinya kita memang perlu kerja ekstra keras," ujarnya.


Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh pada 2030. Namun, harus diimbangi dengan kepastian. Pasalnya pemerintah saat ini masih tidak pasti dalam membuat kebijakan.

"Sekarang masih inkosistensi, mereka maunya apa, tapi tidak konsisten. Padahal kan kita ada pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing. Tanpa itu kita mau ke mana?," ujar Shinta.

Dia menjelaskan di dunia usaha saat ini yang harus diperhatikan adalah ketimpangan. Pasalnya ini sangat mempengaruhi bisnis dan dunia usaha. Padahal masyarakat yang sejahtera turut membantu untuk mempermudah pembangunan.

Untuk mengurangi ketimpangan, memang dibutuhkan pengembangan teknologi dan wirausaha misalnya mengembangkan perusahaan rintisan atau startup. Misalnya untuk penyiapan pendanaan, pembiayaan, pemasaran hingga jaringan yang melibatkan dunia usaha.


Anggota Dewan Komisaris CSIS Mari Elka Pangestu menjelaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maka penduduk Indonesia sudah mulai harus beranjak dari pelayanan tradisional. Dia mencontohkan, ada sebuah desa yang melakukan ekspor desain logo ke luar negeri.

"Ada sebuah desa, di mana penduduknya melakukan ekspor jasa desain membuat logo untuk pembeli di luar negeri. Ini digital ekonomi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.

Dia menjelaskan pemerintah juga harus mendorong produktifitas dan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. (ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed