Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 07 Jun 2018 08:11 WIB

Balada THR PNS Daerah

Danang Sugianto - detikFinance
Halaman 1 dari 6
FOKUS BERITA THR Jangan Telat Cair
Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) awalnya sudah berbahagia bisa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 sebelum Lebaran. Apa lagi pemerintah putuskan tahun ini THR berisi tak hanya gapok tapi juga tunjangan-tunjangan lainnya.

Namun THR PNS menjadi polemik di beberapa daerah. Ada beberapa pemerintah kota maupun desa yang menolak memberikan THR lantaran harus menganggarkannya dalam APBD.

Padahal arahan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 serta Surat Mendagri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS daerah bersumber dari APBD.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Rembang Abdul Hafidz yang paling lantang menyuarakan keberatannya. Lalu Pemprov DKI mengaku harus 'jungkir balik' menyiapkan dananya, sementara sisanya mengaku siap meski berat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun angkat bicara. Bendahara negara ini mengaku sudah menghubungi satu-satu para pimpinan daerah untuk memastikan hal itu.

Hasilnya dia yakin seluruh pemerintah kota dan daerah sudah menganggarkan THR dan gaji ke 13 dalam APBD, termasuk Surabaya dan Rembang. Berikut berita selengkapnya: (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com