Hati-hati Utang BUMN Bisa Ganggu Keuangan Negara

Jakarta - Pemerintah diminta untuk menanggapi serius tentang utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini mencapai ribuan triliun rupiah. Sebab, utang tersebut berpotensi membebani negara.

Menurut catatan Kementerian BUMN, total utang BUMN hingga akhir 2017 mencapai Rp 4.825 triliun. Tahun ini diperkirakan utang itu naik 8,87% menjadi Rp 5.253 triliun.

Menurut Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier seharusnya utang BUMN tersebut digabungkan dengan utang pemerintah. Sebab jika BUMN gagal membayarnya, maka pemerintah juga yang menanggungnya.

"Padahal kalau BUMN gagal membayar kembali pinjaman atau utangnya itu, kemungkinan besar utang atau pinjamannya akan jadi beban negara alias APBN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/6/2018).
Memang, dari total utang BUMN tersebut diakui sebagai dana pihak ketiga (DPK) dari BUMN perbankan. Sehingga layak dipisahkan dari utang negara yang mencapai sekitar Rp 4.175 triliun.

Namun Kementerian BUMN memperkirakan total utang BUMN diluar DPK hingga akhir 2017 mencapai sekitar Rp 2.000 triliun. Jumlah itulah yang harusnya digabungkan dengan utang pemerintah.

"Bila utang BUMN yang Rp 2.000 triliun ini dimasukkan sebagai utang negara, maka jumlah utang negara adalah Rp 6.175 triliun atau 44% PDB. Harusnya pemerintahan Jokowi yang terkenal berani berutang, tidak keberatan menggabungkan utang pinjaman BUMN ke dalam utang negara. Ini namanya prudent dan berhati hati," tambahnya.

Ada beberapa alasan mengapa Fuad menyarankan pemerintah mengakui utang BUMN tersebut. Salah satunya jika gagal bayar akan membebani APBN.

Kemudian, jika Kementerian Keuangan mencatat aset BUMN yang hingga 2017 mencapai Rp 7.212 triliun sebagai aset negara, sudah semestinya juga utangnya dicatatkan negara.

"Sebagian utang BUMN itu juga karena penugasan dari negara jadi pemerintah harus konsekuen dan jujur mengakuinya sebagai contingent liability. Artinya klo BUMN gagal bayar maka pemerintahlah yang akan menanggungnya," terang Fuad.

Baca juga: Penjelasan Pemerintah soal Utang BUMN Capai Rp 4.800 T

Dia menyarankan apabila pemerintah keberatan memasukkan pinjaman BUMN sebagai utang negara, maka setidaknya agar dicatat sebagai off balance sheet bersama. Atau sepanjang asetnya juga dicatat sebagai off balance sheet baik di laporan APBN maupun neraca pemerintah.

"Sebaiknya DPR dan Pemerintah duduk bersama membuat kejelasan dan kesepakatan atas perlakuan utang BUMN itu dengan mendengarkan masukan dari BPK," tutupnya. (dna/dna)