Follow detikFinance
Jumat, 08 Jun 2018 09:40 WIB

Pemda 'Galau' soal Pencairan THR PNS Daerah

Hendra Kusuma - detikFinance
Halaman 1 dari 5
Foto: Tim Infografis: Mindra Purnomo Foto: Tim Infografis: Mindra Purnomo
FOKUS BERITA THR PNS Naik
Jakarta - Momen pencairan tunjangan hari raya (THR) menjadi yang paling ditunggu oleh para pekerja di Indonesia. Baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun karyawan swasta.

Masyarakat mendapat penghasilan tambahan setiap satu tahun sekali menjelang Hari Raya Lebaran. Hal itu pun sudah rutin dilaksanakan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Namun, hal tersebut nampaknya menjadi momen yang serba salah khususnya bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang harus mencairkan THR untuk para abdi negara di daerah.

Kegalauan tersebut dimulai dari keputusan pemerintah pusat yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian, pensiunan, dan penerima tunjangan.

Spesialnya, pemberian THR pada tahun ini nominalnya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berupa gaji pokok. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menambah nominalnya dengan komponen tunjangan keluarga, tunjangan kinerja alias take home pay.

Hal tersebut menjadi salah satu pemicu kendala pencairan bagi Pemda. Seiring waktu berjalan, nampaknya banyak Pemda yang belum menganggarkan pencairan THR bagi para ASN di daerah.

Padahal, batas dimulainya pencairan sejak H-14 Lebaran. Hingga saat ini, banyak daerah yang masih galau soal THR, sebab anggaran yang dibutuhkan tidak serta merta bisa diambil dari anggaran lain, meskipun sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.

Berikut cerita selengkapnya yang membuat Pemda menjadi galau alias serba salah dalam mencairkan THR: (eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed