Aduan paling banyak diterima pada 31 Mei dengan total 85 aduan. Kemudian terbanyak selanjutnya pada 4-5 Juni, masing-masing sebanyak 22 aduan. Sementara di hari pertama posko dibuka, sudah masuk 6 aduan terkait masalah THR. Aduan-aduan yang masuk menyangkut masalah tidak cairnya THR, serta jumlah yang tidak sesuai ketetapan.
"Aduannya macam-macam, ada yang THRnya kurang, sama THR tidak dibayarkan atau belum dibayarkan," kata Kepala Seksi Pengawasan Norma Pengupahan Gian Almiarji saat ditemui di Posko THR, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).
Dia menyampaikan data tersebut masih harus disaring kembali. Pasalnya ada aduan yang tidak lengkap, misalnya nama pengadu tidak jelas, atau identitas perusahaan yang diadukan terbatas.
"(Jumlah aduan) banyak ya, tapi belum disaring. Jadi pengaduan banyak. Ada yang no name (tidak ada nama), perusahaan tidak disebutkan," ujarnya.
Diperkirakan pekerja yang bermasalah dengan THR lebih banyak langsung mengadukan ke posko-posko THR di daerah yang bersangkutan, namun ada pula pekerja di daerah yang mengadu ke posko pusat.
"Kalau ke sini tiap tahun banyak, tapi kita bikin posko tidak hanya di kementerian. provinsi juga ada posko, itu sebetulnya kalau memang yang lebih direct-nya. Lebih singkatnya sih diadukan di provinsi masing masing, karena mereka juga yang berwenang dengan otonomi daerah," jelasnya.
Baca juga: Disnaker Jabar Siapkan 5 Posko Pengaduan THR |
Selain ke lokasi posko, pekerja pun bisa menyampaikan aduan dengan melapor lewat sms, WhatsApp (WA), dan email. Dia menyampaikan laporan paling banyak masuk lewat WhatsApp.
"Banyaknya sih WA ya, WhatsApp karena lebih mudah," tambahnya. (hns/hns)
