Kalau Tol Macet Sampai 3 Km, Bisa Jadi Gratis

Empat helikopter mendarat di Rest Area Tol KM 575 Ngawi, Jawa Timur. Helikopter itu mendarat sekitar pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan pantauan detikFinance di lokasi, Minggu (10/6/2018), helikopter itu diisi oleh beberapa pejabat negara.

Pejabat negara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kemudian, tampak juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Puan hadir dengan tampilan modis. Dia memakai jaket putih dengan memakai topi warna hitam. Sementara, Budi Karya mengenakan kemeja warna putih dan topi hitam. Sementara, Nila Moelek mengenakan setelan serba hitam.

Kedatangan mereka untuk memantau kesiapan mudik tahun ini. Sebelum ke Rest Area Ngawi, para menteri telah mengunjungi beberapa tempat.

Sementara, di Rest Area ini terlihat adanya tempat parkir yang luas. Kemudian, ada toilet di wilayah tersebut.

Bukan hanya itu, ada toko kecil yang menyediakan makanan dan minuman. Serta, ada Pertamina yang menjual BBM.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hasil pemantauan menunjukan mudik berjalan dengan baik. Meski, ada beberapa wilayah terpantau macet.

"Semua berjalan baik, kami pantau juga dari atas jadi kalaupun ada macet-macet sedikit karena satu ada kecelakaan," kata dia di Ngawi, Jawa Timur (10/6/2018).

Budi Karya mengatakan, dari pemantauan terjadi kemacetan di pintu tol Kertasari, Tegal. Sebab itu, pemerintah meminta Kakorlantas mengambil diskresi dengan menggratiskan pintu tol itu sampai kondisi normal.

"Terus tadi setelah Brebes itu kita makanya bahas secara khusus, tadi antrean panjang sebenarnya belum sampai 5 km, tapi lihat memang kita melihat bahwasanya alangkah baiknya apabila me-memanage dengan baik," ujarnya.

"Makanya kita tegaskan kewenangan Kakorlantas untuk bisa memberikan diskresi apabila kemacetan terjadi, dan tadi sudah wajar untuk melepaskan tidak bayar dan belakang dilakukan pengalihan," sambungnya.

Kemudian, Budi Karya juga menyoroti Jembatan Kalikuto. Menurutnya, karena jalurnya hanya satu maka perlu untuk dipercepat geraknya.

Tak hanya itu, Budi Karya juga melihat permasalahan ada di Jembatan Kali Kenteng Salatiga. Menurutnya, hal itu mesti segera diatasi.

"Satu lagi yang di Salatiga jembatan yang meninggi, sebenarnya penumpang bisa tidak di situ langsung keluar oleh karenanya saya menugaskan Dirjen Darat untuk melakukan bantuan pengaturan lalu lintas," tutupnya.

Pemerintah menyerahkan pengaturan jalan tol kepada Korlantas selama mudik Lebaran. Saat ini, jika kemacetan mengular di pintu tol sampai 5 km maka Korlantas bisa mengambil keputusan untuk menggratiskan tol sampai kemacetan terurai.

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, Minggu (10/6/2018).

"Sehingga beliau ambil keputusan di lapangan langsung ini sudah disepakati, dari BUJT, Perhubungan, dan dari Korlantas tadinya 5 km kalau ada antrean 5 km dibuka bebas supaya lepas," kata dia.

Namun berdasarkan pantauan di lapangan, untuk mengurai kemacetan maka tol perlu dibuka secara gratis jika antreannya lebih dari 3 km.

"Cuma kalau menurut Pak Kapolri dan Bu PMK terlalu panjang 5 km, karena ini operasi kemanusiaan dipertimbangkan 3 km apalagi kondisi panas itu bisa dilepas. Tadi contoh di Kertasari hampir 3 km kita lepas habis itu kita tutup biaya lagi. Hanya melepas kalau antrean sampai minimal 3 km," jelas Basuki.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengelolaan tol selama Ramadan di bawah koordinasi Korlantas. Menurutnya, Korlantas bisa mengambil keputusan jika macet sampai 3 km.

"Kita sepakat segala keputusan dan diskresi diberikan Kakorlantas, tapi memang lebih 3 km kurang manusiawi. Oleh karenanya kita sepakat untuk memberikan tentunya didasari oleh rapat-rapat yang dilakukan Kakorlantas di wilayah tersebut," ujarnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, keputusan itu bukan berarti menggratiskan tol seterusnya. Tito bilang, hal itu hanya sementara untuk mengurai kemacetan di pintu tol.

"Begitu kemudian lebih 3 km maka pos setempat berembuk melakukan diskresi sehingga tidak bayar, lanjut. Tapi ekornya kembali 3 km lagi. Bukan berarti lepas semua kasihan, rugi. Tapi jangan juga untung berlebihan, begitu 10 km ini banyak mau bayar kasihan masyarakat, pemerintah harus ngalah," tutupnya.