Follow detikFinance
Rabu, 04 Jul 2018 19:55 WIB

Amien Rais Sebut Jokowinomics Gagal, Ini Respons Istana

Trio Hamdani - detikFinance
Amien Rais/Foto: Indra Komara-detikcom Amien Rais/Foto: Indra Komara-detikcom
Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kembali menyindir kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Amien menyebut konsep Jokowinomics gagal. Pihak Istana Presiden pun mempertanyakan maksud dari pernyataan tersebut.

Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah tidak memahami istilah Jokowinomics yang dipakai Amien Rais.

"Nah itu apa yang dimaksud dengan Pak Amien Rais mengenai yang dia pahami tentang Jokowinomics kita nggak ngerti," katanya saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (4/7/2018).


"Jadi kalau yang dimaksud dengan Pak Amien Rais mengenai Jokowinomics kami sendiri juga nggak pernah tahu, karena tidak pernah presiden itu menyampaikan istilah Jokowinomics atau pemerintah misalnya kementerian ekonomi bilang Jokowinomics, lanjutnya.

Jokowinomics yang disebut Amien Rais gagal, meliputi daya beli yang makin lemah, utang makin menggunung, hingga serbuan tenaga kerja asing (TKA). Istana pun menepis kegagalan itu.


Erani mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi sudah membawa perekonomian lebih baik. Paling tidak ada 6 poin besar, yakni mewujudkan keadilan ekonomi, tata kelola pembangunan, dan kerangka makroekonomi yang kuat.

Kemudian, penguatan daya saing dan iklim investasi, landasan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam jangka panjang, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.


"Nah kalau platform besar pemerintah di ekonomi itu kan dibagi paling tidak dalam 6 tadi itu lah. Kurang lebih itu yang dikerjakan, dan capaian capaian itu hampir semuanya positif. Makanya kita susah menyampaikan dimana letak kegagalan tadi itu," jelasnya.

"Kita ingin sampaikan bahwa apa yang dikatakan pemerintah misalnya tidak cakap untuk mengelola ekonomi itu jauh panggang d,ari api. Semua data itu nggak ada yang menunjukkan kemunduran ekonomi, itu nggak ada," tutur mantan Dirjen di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed