Hal ini pun mengundang bisikan perang dagang terhadap Indonesia yang selama ini mendapat hak istimewa lewat GSP tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani mengatakan Indonesia lebih perlu berhati-hati terhadap isu tersebut.
"Warningan memang beberapa waktu lalu itu sempat secara menyeluruh. Trump memberikan komentar bahwa, 'Eh, negara yang kita punya defisit saya akan perhatikan lho, hati-hati'. Tapi kan dia belum melakukan apa-apa dalam kaitan itu," katanya kepada detikFinance saat dihubungi, Jumat (6/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi yang saat ini, Indonesia memang sedang di review sedang dilakukan GSP. GSP review itu adalah untuk mengevaluasi eligibility dari pada Indonesia untuk masuk tetap dalam GSP untuk mendapatkan spesial tarif dan direview beberapa kategori lainnya, kategori produk apa saja yang kemudian jadi di-review. Itu yang sebenarnya sedang terjadi," jelas Shinta.
GSP review sendiri kata Shinta adalah hal yang wajar dilakukan setiap tahun oleh AS. Namun seiring dengan kebijakan proteksionisme AS saat ini, Indonesia dianggap perlu berhati-hati terhadap peluang hilangnya hak Indonesia dari GSP.
"Cuma biasanya, selama ini mungkin review-nya itu normatif, kita pasti dapat perpanjangan. Nah, kali ini kita mungkin lebih berhati-hati karena dengan keadaan Trump seperti itu, kita khawatir apakah kita akan bisa mendapat perpanjangan," jelasnya.
Sebagai informasi, GSP merupakan program perdagangan AS yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Ribuan produk dari ratusan negara termasuk Indonesia merupakan penerima GSP yang berhak mendapatkan perlakuan istimewa.
Selama ini Indonesia juga telah memanfaatkan ratusan produk dari jumlah produk yang eligible dalam program GSP-AS tersebut.











































