BPS Minta Depkeu Perlancar Kucuran Dana Sensus Orang Miskin

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) terus mendesak Departemen Keuangan (Depkeu) memperlancar kucuran dana untuk sensus penduduk miskin. Dana talangan yang dikucurkan Depkeu pada tahap awal sebesar Rp 50 miliar dirasa masih kurang dan hanya cukup untuk persiapan, yakni membuat blangko dan biaya pelatihan.Namun Depkeu sudah menjanjikan pengucurkan kembali dana talangan untuk sensus kemiskinan pada bulan Agustus. BPS sendiri memperkirakan total kebutuhan dana untuk sensus penduduk miskin mencapai Rp 252 miliar.Sensus penduduk miskin ini diperlukan untuk perubahan pola subsidi langsung mulai tahun 2006. Saat ini pola subsidi masih semi langsung dan diperkirakan banyak yang tidak sampai sasaran."Menurut janji Depkeu, mereka akan mengucurkan awal Agustus. Tapi kami menunggu, sebab nanti kalau dimasukkan dalam APBN-P, waktunya bisa mundur lagi," kata Kepala BPS Choiril Maksum usai acara sosialisasi hasil sensus pertanian tahun 2003 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (27/7/2005).Choiril menegaskan, dana sebesar Rp 50 miliar yang dicairkan pada tahap awal masih jauh dari cukup. "Itu belum termasuk untuk lapangan. Kalau dana berikutnya tidak cair, bisa terganggu," tegasnya.Disebutkan Choiril, saat rapat di kantor Wapres beberapa waktu lalu, dirinya sudah menyampaikan bahwa sensus kemiskinan sangat tergantung pada pembiayaan. "Kalau pembiayaannya terlambat, itu bagaimana? Kita tidak bisa menjalankan, karena petugasnya tidak dari kami. Yang datang ke rumah penduduk bukan petugas BPS, tapi kami merekrut orang-orang kelurahan," tambahnya.Choiril menambahkan, BPS menargetkan pada awal Oktober data direktori tentang penduduk miskin sudah bisa diselesaikan. Selanjutnya data tersebut sudah dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyiapkan perubahan pola subdisi dari subsidi produk ke subsidi langsung."Untuk direktori, awal Oktober sudah bisa diselesaikan. Itu kalau lancar dan tidak ada apa-apa. Terus terang kami masih menggantungkan pada anggaran," ujar Choiril.Untuk sensus penduduk miskin, BPS menggunakan 14 variabel yang mencakup kebutuhan pokok, misalnya sandang, papan, pangan, dan kemampuan akses. Nantinya BPS akan membuat indeks komposit. "Jadi belum tentu penduduk yang pendapatannya rendah akan masuk dalam kategori penduduk miskin," kata Choiril.BPS juga menargetkan pada akhir Desember semua data final, termasuk analisis mengenai penyebab terjadinya kemiskinan, sudah bisa dirampungkan. Namun sekali lagi, tegas Choiril, dana yang dibutuhkan telah dicairkan.Sementara Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah memiliki target ambisius mengubah pola subdisi produk ke subsidi langsung pada akhir tahun ini."Paling ambisius kalau bisa dilakukan akhir tahun ini, meskipun kita perlu kerja keras, atau mungkin tahun 2006 itu yang kita lakukan," kata Sri Mulyani.Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengubah pola subsidi tersebut. Pertama, mengidentifikasi masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi. Kedua, pemerintah akan mendiskusikan secara detail dan hati-hati desain dari program subsidi. Ketiga, menyinkronkan kebijakan subsidi dengan program pemerintah secara keseluruhan untuk menangani kemiskinan, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur desa. (qom/)