.webp)
Fahri mengkritik langkah Susi yang menyebut baru melakukan langkah awal selama memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, langkah Susi memberantas illegal fishing juga belum mampu memperbaiki kondisi dunia perikanan dan laut Indonesia.
Hal ini lantas disambut oleh 'semprotan' oleh Susi yang membalas cuitan Fahri dengan meminta membaca seluruh pernyataan Susi dalam berita. Susi bahkan menyebut Fahri dengan kata naif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut fakta seputar serangan yang dituduhkan ke Susi soal penenggelaman kapal oleh Fahri Hamzah:
Cuitan Fahri
|
Foto: Susi Pudjiastuti dan Fahri Hamzah (Dok. Detikcom)
|
"Ibu Susi yang terhormat, negara ini besar, perlu pikiran besar. Tapi bangsa ini juga punya kultur, sering terpukau sama orang terkenal. Itulah yang saya lihat sehingga kesalahan ibu nggak ada yang berani cegah. Ketemu lagi presiden yang nggak paham persoalan. Sempurna!" kata Fahri lewat Twitter, Kamis (12/7/2018).
Fahri mengaku ingin memberi masukan kepada Susi. Fahri bilang, dia masih belum menemukan perubahan pada fakta kehidupan masyarakat pesisir yang erat dengan kemiskina.
Dia lalu bicara soal Rusdianto, aktivis nelayan yang jadi tersangka pencemaran nama baik atas laporan Susi. Fahri mengatakan bahwa hidup nelayan makin sulit saat ini.
"Pertama, kesalahan ibu adalah bikin nelayan sengsara. Padahal tugas ibu nomor 1 di posisi itu bukan yang lainnya tetapi bikin nelayan hidup bahagia. Ibu boleh punya alasan konservasi, dan lain-lain sampai ibu dipuji dunia. Seperti sudah ibu nikmati. Hebatlah," ungkap Fahri.
Fahri juga menyoroti tugas Susi dalam Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Fahri mengaku pernah bersinggungan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai konsultan sehingga dia paham masalah nelayan.
Dia memuji keberanian Susi, namun dia masih mempertanyakan kebijakan Susi yang menurutnya menyengsarakan nelayan. Kebijakan Susi untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan juga jadi sorotan
"Teori ibu tentang bertambahnya jumlah ikan setelah pertunjukan 'ngebom' itu bohong. Nggak usah hitung kepala ikan di laut yang luasnya 75% bumi dan 75% nusantara. Hitung jumlah kepala orang miskin saja kita nggak sanggup. Poros maritim Jokowi jadi nggak jelas. Di laut kita binasa," ujarnya.
Alasan Berantas Illegal Fishing
|
Foto: Dok
|
Pilar pertama adalah sovereignty atau kedaulatan. Pilar ini dibangun untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Hal ini dilakukan KKP lewat pemberantasan pencuri ikan di laut Indonesia. Susi berulang kali menyebutkan bahwa langkah ini adalah pondasi untuk membangun pilar perikanan Indonesia selanjutnya, yakni keberlanjutan (sustainability) dan kesejahteraan (prosperity).
"Begitu masuk KKP saya mendaftar, menginventarisir persoalan yang ada, kenapa jumlah nelayan turun, kenapa ekspor turun, akhirnya saya kontrol izin perikanan yang ada, data ekspor, impor, akhirnya memutuskan IUU Fishing ini persoalan besar dunia perikanan dan kelautan Indonesia," jelas dia.
Pemberantasan pencurian ikan diyakini akan membuat wilayah perairan Indonesia betul-betul mampu dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Hal inilah yang mendorong pemerintah sampai memasukkan perikanan tangkap dalam daftar negatif investasi (DNI) untuk asing, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016.
"Jadi strategi kami, setelah kedaulatan dalam arti fisik, mendorong illegal fishing keluar, maka tugas kami yang kedua adalah kedaulatan ekonomi. Itu bagaimana caranya wilayah-wilayah terluar tertutup oleh suatu komunitas atau populasi nelayan Indonesia. Dengan begitu, keinginan asing masuk kan sudah repot karena sudah penuh dengan nelayan Indonesia," jelas Sjarief Widjaja, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP.
Efek Pemberantasan Illegal Fishing
|
Foto: Dok
|
Dengan aksi penenggelaman kapal yang juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan illegal fishing, ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan stok ikan menjadi 12,5 juta ton.
"Apabila kita menghitung satu kilogram ikan seharga US$ 1 , berarti nilai stok ikan kita naik menjadi US$ 6,5 miliar," terang Susi.
Sementara itu angka impor ikan Indonesia menurun sebesar 80 persen. Ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan hasil tangkapan nelayan atau pengusaha kapal Indonesia.
Diakui Dunia
|
Foto: Dok
|
Penghargaan yang diterima Susi tersebut tak terlepas dari kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menerapkan berbagai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang meliputi pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
Beberapa di antaranya, kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, kebijakan yang melarang penangkapan lobster/kepiting dan rajungan ukuran tertentu, kebijakan yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lainnya.
Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai telah berhasil memulihkan kondisi perikanan Indonesia menjadi lebih baik.
Dalam sambutannya, Susi mengatakan penganugerahan ini tidak terlepas dari peran kunci yang diembannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi menilai, penghargaan ini merupakan anugerah yang semakin meyakinkan dirinya, bahwa yang dilakukan Indonesia selama ini sudah benar.
"Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Apalagi secara parameter ekonomi kan juga sangat luar biasa. Jadi kita melihat bahwa perang melawan illegal fishing ini adalah perang yang menguntungkan. Tidak ada perang yang menguntungkan selain perang melawan illegal fishing," kata Susi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5/2017).
Susi juga menuturkan, beberapa kebijakan yang diterbitkan telah ditelaah secara mendalam dan perhitungan secara matang.
"Kebijakan itu dibuat bukan tanpa pemikiran mendalam dan target. Buktinya hasil yang dicapai memang luar biasa," tambahnya.
Peter Benchley Ocean Awards merupakan penghargaan maritim tertinggi di dunia yang bersifat unik. Hal ini dikarenakan tidak saja mengakui pembuat kebijakan publik dan prestasi yang dicapai, tetapi juga warga masyarakat dalam menyelamatkan laut.
Halaman 2 dari 5
