Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 23 Jul 2018 11:10 WIB

Biaya Layanan Jasa Navigasi Penerbangan Naik

Hendra Kusuma - detikFinance
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP). Hal itu dilakukan guna meningkatkan layanan navigasi nasional.

Navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem keselamatan operasional penerbangan. Tanpa navigasi yang baik, penerbangan sebuah pesawat sangat berbahaya, apalagi dalam kondisi banyak pesawat yang terbang bersamaan. Padahal penerbangan harus diselenggarakan secara berkesinambungan dengan selamat, aman dan nyaman.

"Keselamatan penerbangan Indonesia saat ini berada dalam level yang sangat tinggi di tingkat internasional. Hal ini sangat bagus untuk menunjang program Pemerintah. Untuk itu performansi keselamatan penerbangan perlu dijaga secara berkesinambungan sehingga program Pemerintah itu bisa berjalan dengan lancar," kata Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (23/7/2018).



Usulan penyesuaian atau kenaikan biaya PJNP ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 853 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP).

Agus menyatakan saat ini Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan instansi terkait tengah berupaya untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan pengembangan bandar udara serta meningkatkan keselamatan penerbangan melalui pemenuhan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Sub sektor navigasi penerbangan juga berkomitmen untuk turut berperan dalam mendukung program tersebut.

Menurutnya, sektor navigasi penerbangan nasional yang saat ini diselenggarakan oleh AirNav Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik. Namun untuk keberlangsungan pelayanan navigasi penerbangan tersebut perlu biaya operasional dan investasi yang harus didukung oleh stakeholder penerbangan yang lain.

Hal ini, lanjut Agus, mengingat AirNav merupakan entitas yang tidak boleh mengambil keuntungan dari usahanya dan harus menerapkan sistem cost recovery.

Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 853 telah melakukan penyesuaian Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan. Penyesuaian tersebut dilakukan bertahap dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa navigasi penerbangan dengan tetap berdasarkan ketentuan internasional dan prinsip cost recovery.

"Penyesuaian biaya PJNP ini merupakan bentuk dukungan finansial bagi AirNav untuk memenuhi kewajiban serta mengutamakan dan senantiasa meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan bagi para penggunanya," ujar Agus.


Daftar Kenaikan Biaya

Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso mengatakan kenaikkan biaya PJNP akan dilakukan secara bertahap. Kenaikan tersebut tercatat sebesar 133% dari yang sekarang Rp 3.000 menjadi Rp 7.000 di 1 Januari 2019.

"Persetujuan penyesuaian biaya ini telah mempertimbangkan masukan-masukan dari pengguna jasa di mana penyesuaian dilakukan secara bertahap," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Agus menjelaskan, Kementerian Perhubungan menyetujui usulan penyesuaian biaya PJNP en-route domestik dari Rp 3.000, secara bertahap menjadi Rp 4.000 per route unit dimulai pada 23 Juni 2018. Kemudian mulai 21 September 2018 menjadi Rp 5.000, mulai 20 Desember 2018 menjadi Rp 6.000, dan mulai 1 Januari 2019 menjadi Rp 7.000.

Adapun, tarif kenaikan ini masih di bawah besaran tarif PJNP untuk penerbangan en-route internasional yaitu US$ 0,65 atau sekitar Rp 9.000 dengan nilai kurs dollar sebesar Rp 13.850.

Menurut Agus, penyesuaian biaya telah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 103 Tahun 2015.

Proses dan mekanisme yang dimaksud adalah konsultasi dengan pengguna jasa, telaah dampak usulan penyesuaian biaya, serta evaluasi teknis dan keuangan (cost recovery).

Selain itu, AirNav dan INACA juga telah menetapkan suatu Service Level Agreement (SLA) dalam bentuk komitmen peningkatan pelayanan navigasi penerbangan. Agus meminta agar masing-masing pihak dapat menepati SLA tersebut.

Beberapa upaya yang tengah dilakukan Perum LPPNPI selaku penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia dalam hal peningkatan kinerja pelayanan di antaranya adalah peningkatan kapasitas runway, peningkatan penggunaan instrument flight procedure, dan pembentukan unit ATFM dan penggunaan aplikasi Slot Management (Chronos).

Juga melakukan peningkatan status pelayanan dari AFIS menjadi Tower, penambahan jam operasional pelayanan, pemasangan dan penggantian fasilitas navigasi penerbangan, pengadaan dan peremajaan electrical and mechanical support, serta pembangunan tower baru. (eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com