Follow detikFinance
Minggu, 05 Agu 2018 16:48 WIB

Benarkah Sri Mulyani Lelang Miras Sitaan untuk Tambah Devisa?

Selfie Miftahul Jannah - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Belum lama ini pemerintah berhasil menggagalkan penyelundupan 3 kontainer minuman keras yang berisi 50.664 botol miras yang berasal dari Singapura dan peredaran 16,8 juta batang rokok ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Setelah disita, beredar informasi mengenai barang sitaan tersebut dilelang untuk menambah penerimaan negara. Mengenai hal tersebut dalam akun Facebook Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI Nufransa Wira Sakti memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut.

Dalam penjelasannya Nufransa menjelaskan informasi mengenai Menkeu SMI akan melelang 50.664 botol miras untuk menambah penerimaan negara merupakan pemberitaan yang tidak benar.

"Pemberitaan tersebut tidak benar dan Ini kan menjadi polemik di media sosial karena dianggap pemerintah membiayai penerimaan negaranya dengan menjual barang haram. Itu tidak benar," kata dia, seperti yang ditulis dalam akun Facebook-nya, Nufransa Wira Sakti yang dikutip detikFinance, Minggu (5/8/2018).



Ia menjelaskan kronologi dari kejadian tersebut. Kapal yang mengangkut minuman keras selundupan tersebut diangkut dari Singapura pada tanggal 24 Juni 2018 dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak -Surabaya melalui pemberhentian Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta). Kapal diperkirakan tiba pada tanggal 26 Juni 2018.

Melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura dapat dideteksi dan dilakukan penindakan pengiriman barang secara ilegal oleh aparat Beacukai Tanjung Perak. Saat tiba di pelabuhan Tanjung Perak oleh importir PT GIP dideklarasikan sebagai impor polyestern yarn (benang poliester) sebanyak 780 packages.

Petugas BC melakukan melakukan pemeriksaan fisik. Hasilnya, ditemukan sebanyak 5.626 karton yang berisi 50.664 botol minuman keras berbagai jenis dan merk. Petugas kemudian melakukan penyegelan atas barang-barang tersebut karena terbukti telah melakukan pelanggaran di mana jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan apa yang tertera di dokumen pemberitahuan kepabeanan.

"Sesuai peraturan perundangan-undangan, penyelundupan minuman keras ilegal tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nantinya, apabila sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan (P21), selanjutnya tersangka dan barang bukti akan diserahkan kepada kejaksaan," ujar dia.

Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kepabeanan, keputusan peruntukan atau penggunaan atas barang hasil penindakan/barang yang terkait tindak pidana yang sudah menjadi barang bukti tersebut ditetapkan oleh Putusan Hakim. Apabila tindak pidananya terbukti, maka putusan terkait barang bukti dapat berupa : dirampas untuk negara (bisa dilelang atau tujuan lain/hibah) atau dimusnahkan.

Menkeu SMI dalam door stop dengan media menjawab pertanyaan media mengenai apakah barang tersebut dapat dilelang. Hal ini dijawab oleh Menkeu bahwa sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur penegakan hukum atas pidana penyelundupan, keputusan tersebut adalah kewenangan pihak kejaksaan dan pengadilan.



Minuman keras ilegal yang selama ini ditangani oleh Ditjen Bea Cukai dimusnahkan bersama-sama dengan barang-barang selundupan lainnya seperti rokok dan narkoba.

"Menkeu Sri Mulyani telah beberapa kali melalui penghancuran beribu-ribu minuman keras dan rokok ilegal, bersama Polri dan Kejaksaan di kantor pusat Bea Cukai," kata dia.

Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam membendung aksi penyelundupan. Kerjasama ini sangat efektif terbukti dengan melejitnya jumlah kasus penyelundupan. Contohnya, dalam waktu 1 semester ini dapat menggagalkan penyelundupan narkoba hampir 4 Ton dan 560 ribu liter minuman keras dan 186 juta rokok ilegal.

Kementerian Keuangan dan Bea Cukai bekerja sama dengan instansi penegak hukum selalu konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk melindungi perekonomian Indonesia dan rakyat Indonesia dari ancaman tindakan ilegal penyelundupan. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed