DPR Pertanyakan Kebijakan Impor Beras

Jakarta - Polemik impor beras kembali bergulir. Keputusan Pemerintah mengeluarkan lagi ijin impor beras sebanyak 1 juta ton, terus menuai pertanyaan. Termasuk dari kalangan anggota parlemen yang menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengaku belum bisa memahami dasar impor beras. Karena program yang diberikan Komisi IV untuk sektor pertanian, sudah memenuhi unsur pemenuhan beras untuk 1 tahun.

Terlebih menurutnya sekarang ini sudah memasuki masa panen. Bagi nya impor ini bukan hal yang haram kalau ketersediaan dalam negeri tidak mencukupi.

"Komisi IV DPR RI dalam sejumlah rapat kerja bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), tegas menolak impor beras. Sikap penolakan tersebut merupakan sikap resmi DPR. Terlebih ijin impor beras di awal 2018 sebanyak 1 juta ton juga tidak terpakai. Jika ini direalisasikan, maka total impor beras tahun ini mencapai 2 juta ton dan juga berpotensi tidak terpakai," ujar Edhy Prabowo dalam keterangannya Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Soal Impor Beras Jadi 2 Juta Ton, Mendag: Mentan Sudah Setuju

Sebelumnya Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso telah memastikan bahwa gudang Bulog penuh. Kapasitas gudang Bulog sendiri mencapai sekitar 2,6 juta ton.

Sementara, stok Bulog per 10 Agustus 2018 sebesar 2.1 juta ton beras. Kemudian, hingga September 2018 Bulog akan serap gabah beras petani sebesar 500 ribu ton beras.

Sebelum masa reses yang lalu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena juga melihat gudang-gudang Bulog penuh. Terakhir saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar baru-baru ini.

Berbekal hasil pantauan ini, Wattimena yang merupakan Politisi Partai Demokrat menilai kebijakan impor beras sangat tidak masuk akal.

"Jadi, tidak ada alasan buat impor beras. Orang gudang Bulog-nya penuh, terus mau taruh di mana?" tandasnya.

Terlebih Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat necara perdagangan Indonesia pada Juli 2018 defisit sebesar USS 2.03 miliar.

Angka tersebut memburuk jika dibandingkan neraca perdagangan pada Juni 2018 yang surplus USS 1,74 miliar.

Baca juga: Rini Yakin Proyek BUMN Tak Bikin Defisit Transaksi Melebar

Besarnya defisit ini lantaran importase yang lumayan tinggi. Maka dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Menteri Perdagangan untuk memberikan klarifikasi.

Sebab menurutnya, izin impor tidak boleh sampai mengganggu neraca perdagangan.

"Kunjungan reses kami tidak ada masalah harga beras di lapangan. Tidak terjadi lonjakan apa-apa. Jadi ada apa ini? Kita tidak tahu makanya ingin dengar langsung penjelasan Mendag," tambahnya.

Di sisi petani, kebijakan ijin impor beras hingga 1 juta ton dinilai hanya akan menzolimi petani yang kini tengah semangatnya menggenjot produksi padi nasional.

"Petani pasti terzolimi karena perhitungan impor ini tidak jelas dasarnya. Wong yang pertama (impor beras 500 ribu ton) juga ribut," pungkas Winarno Tohir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). (dna/zlf)