Jatah BBM Bersubsidi untuk Nelayan Dinilai Belum Cukup

Denpasar - Jatah BBM bersubsidi untuk nelayan sebesar 24 kiloliter per bulan dirasa masih kurang dan menyebabkan produksi nelayan tidak optimal. Untuk itu, jatah BBM bersubsidi diminta untuk ditambah yakni bisa sekaligus untuk satu kali masa melaut sekitar lima bulan.Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi usai membuka acara workshop dan rapat tahunan ketiga Indian Ocean Global Ocean Observing System di Hotel Kuta Paradiso, Kuta, Bali, Selasa (9/8/2005).PT Pertamina (persero) telah memutuskan memberi jatah BBM bersubsidi kepada nelayan maksimal 24 kiloliter per bulan per kapal. Dengan jatah tersebut, nelayan bisa membeli solar Rp 2.200, bukan pada harga industri sebesar Rp 5.480 per liter.Namun keputusan itu dirasa masih belum cukup mengingat nelayan sekali melaut memerlukan waktu lebih dari satu bulan. Misalnya saja untuk kapal penangkap ikan jenis tuna sekali berlayar membutuhkan waktu lima hingga enam bulan, dengan kebutuhan BBM sekitar 120-150 kiloliter. Dengan jatah hanya 24 kiloliter itu, dikhawatirkan nelayan kehabisan BBM di tengah melaut."Apa bisa mereka beroperasi dengan minyak 24 ton untuk lima bulan? Maunya kita mereka diberikan sekaligus untuk lima bulan supaya bisa beroperasi lama. Kalau hanya 24 kiloliter, mereka baru melaut sudah balik lagi untuk mengisi BBM. Kan sayang mereka tidak bisa produksi maksimal," papar Freddy. Freddy Numberi meminta para nelayan diperbolehkan membeli solar dengan harga 2.200 per liter untuk jangka waktu 5 bulan. "Opsi ini yang harus kita perjuangkan dan berharap Pertamina bersedia memenuhinya. Kalau tidak dipenuhi sulit bagi mereka untuk melaut," tegas Freddy. Ia menilai Pertamina tidak melakukan sosialisasi secara baik sebelum menetapkan harga. Menurutnya, Perpres No 22 tahun 2005 soal penetapan solar untuk perikanan Rp 2.200 belum dicabut. "Kita perlu sosialisasi yang baik dan duduk bersama," tambahnya. Rencananya, sejumlah menteri seperti menteri perikanan dan kelautan, menteri ESDM, menteri perhubungan, menteri perindustrian akan menggelar rapat bersama membahas kontroversi kenaikan harga BBM untuk industri. Terkait permasalah tersebut, DPRD Bali pada hari ini menggelar rapat bersama dengan Pertamina unit pemasaran V Denpasar. Kepala Cabang Pertamia V Agus Himawan mengatakan, keputusan yang dikeluarkan Pertamina terkait BBM bersubsidi untuk nelayan ini diambil setelah melihat penolakan dari nelayan.Ketua II Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Hendry Kosasih juga mendesak Pertamina memberikan harga subsidi untuk berlayar selama 100 hari. (qom/)