Follow detikFinance
Minggu, 16 Sep 2018 19:00 WIB

Tak Perlu Takut Diperiksa Pajak, Ini Alasannya

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Rengga Sancaya Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Pemeriksaan pajak dianggap masih menjadi suatu hal yang menakutkan dan dianggap ribet karena harus menyiapkan data,. Belum lagi waktu yang dibutuhkan tidak sebentar.

Namun sebelum takut akan pemeriksaan pajak, sebaiknya perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai alasan dan tujuan dari pemeriksaan tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa peeriksaan pajak akan dilakukan hanya kepada wajib pajak (WP) yang tidak patuh, jika yang patuh maka tidak akan dilakukan.

"Secara teoretik, setiap wajib pajak berpeluang diperiksa. Tapi UU jelas mengatur pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan," kata Prastowo dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

"Logikanya, jika sudah patuh maka tidak akan diperiksa. Dan sebaliknya, jika belum patuh dan diperiksa, maka ia akan menjadi patuh," tambah dia.

Prastowo mengatakan tingkat kepatuhan ini harus dipertahankan di masa mendatang. Untuk apa? untuk tidak terjadi pemeriksaan ke depannya. Artinya wajib pajak sudah patuh dan bisa melaporkan kewajiban setiap waktunya.


Berdasarkan data per 2017, Prastowo menyebut otoritas pajak nasional memiliki jumlah wajib pajak terdaftar 36 juta, di mana 26,8 juta karyawan, sekitar 6,2 juta non karyawan, 3 juta badan. Lalu berapa banyak yang diperiksa?

Tahun 2017, realisasi tingkat keterperiksaan wajib pajak atau Audit Coverage Ratio (ACR) sebesar 0,45% atau sekitar 8.757 wajib pajak orang pribadi diperiksa, dan 2,88% atau 34.148 wajib pajak badan diperiksa. Hasi Ini masih di bawah ACR ideal menurut IMF yakni 3-5%.

Tahun 2017 204.584 SKP terbit, 193.384 SKP tidak diajukan keberatan, 11.200 SKP diajukan keberatan, hasilnya 4.938 diterima dan 6.262 ditolak atau dikabulkan sebagian.

"Sedikit sekali kan wajib pajak yang diperiksa? Jadi sebenarnya sebagian besar wajib pajak tidak pernah diperiksa atau sekurang-kurangnya belum menjadi sasaran pemeriksaan pajak," ungkap dia.

Oleh karena itu, Prastowo meyakinkan bawa pemeriksaan tidak akan dilakukan secara terus menerus pada satu WP. Jika memang terjadi maka itu karena rutin mengajukan restitusi yang memang harus diperiksa.

"Atau masuk kriteria seleksi dan berisiko tinggi. Idealnya wajib pajak yang sudah pernah diperiksa tidak akan jadi langganan pemeriksaan," tutup dia

(hek/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed