.webp)
"APIP bagian penting dalam keseluruhan siklus ini. Kalau rantai bulat, kalau ada satu bagian rantai rapuh nggak kuat tidak berfungsi dengan baik maka nggak akan ada kesatuan bulat itu," ujar Sri Mulyani saat membuka Rakornas Peningkatan Peran APIP di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga meminta kepada para APIP untuk menindaklanjuti laporan yang dibuatnya. Laporan yang dibuat pada umumnya hanya berlabuh di laci meja tanpa adanya tindak lanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin peran APIP makin aktif, sehingga kualitas negara menjadi baik. Tidak hanya WTP, tapi mampu mencapai instrumen bernegara," tambah Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa APIP pada umumnya lebih suka meminta anggaran dibandingkan melakukan perencanaan. Padahal, dibutuhkan perencanaan yang baik dalam menggunakan uang negara.
Peranan APIP sangat dibutuhkan dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, hingga feedback.
"Udah nggak populer waktu bikin laporan pertanggungjawaban. Lebih nggak populer lagi waktu diperiksa (audit). Paling nggak populer menggunakan siklus waktu diperiksa untuk memberikan feedback," kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan dibutuhkan kedisiplinan bagi para APIP yang ada di Kementerian/Lembaga, Inspektur Provinsi, Inspektur Kabupaten/Kota, dan pengawas keuangan lainnya.
Rakornas kali ini mengambil tema Peningkatan Peran APIP dalam Optimalisasi Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP serta Pengawalan Revaluasi BMN. Sri Mulyani berharap para APIP bisa mengawal keuangan negara lebih baik lagi dari sisi perpajakan yang dikumpulkan oleh pemerintah.
"Kalau bisa Dirjen Perbendaharaan dengan Dirjen Pajak bersinergi. Dapat berapa anggaran kementerian tertentu melalui belanja barang dan belanja personel PPh diambil," tutur Sri Mulyani.
Dari sisi PNBP, Sri Mulyani berharap penyederhanaan tarif BLU yang disebut mencapai 70.000 jenis tarif, padahal yang benar-benar digunakan sebanyak 15.000. "Harusnya dilakukan rekomendasi tarif," kata Sri Mulyani.
Kemudian mengenai investarisasi barang milik negara (BMN), Sri Mulyani meminta kepada APIP untuk ikut mengawal revaluasi aset. Sedikitnya, ada 930.000 jenis BMN yang saat ini tercatat di Kementerian Keuangan.
"Berapa NUP-nya? 930.000 nomor urut pendaftaran. Barang-barang milik negara sekitar 900.000," kata Sri Mulyani.
