Pemerintah Ngutang Rp 29,9 T

Jakarta - Pemerintah Indonesia masih memerlukan pinjaman luar negeri untuk menutup kekurangan pembiayaan anggarannya pada tahun 2006. Untuk itu, pinjaman luar negeri diperkirakan mencapai Rp 29,9 triliun.Namun demikian, rasio utang pemerintah diperkirakan turun menjadi 42,8 persen, dari posisi tahun 2005 sebesar 49,1 persen. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah Tentang RUU APBN 2006 Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR-RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2005).Dari target defisit pada tahun 2006 sebesar Rp 19.8 triliun (0.7 persen PDB), selain dibiayai dari pembiayaan luar negeri, pemerintah juga akan mencari sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Pembiayaan dalam negeri misalnya pembiayaan dari perbankan dalam negeri yang direncanakan mencapai Rp 19,6 triliun, dan juga privatisasi BUMN, penjualan aset yang dikelola PPA, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang diharapkan bisa mencapai Rp 30,7 triliun.Rasio penerimaan perpanjakan atau tax ratio diharapkan meningkat dari 13,2 persen pada tahun 2005 menjadi 13,4 persen pada tahun 2006. Dalam RAPBN 2006, pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp 539,4 triliun, dengan kontribusi penerimaan perpajakan Rp 402,1 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 132,6 triliun dan hibah Rp 4,7 triliun. Selama tahun 2006, pemerintah juga merencakanan pembayaran pokok utang luar negeri sekitar Rp 60,4 triliun dan pokok uang dalam negeri Rp 30,4 triliun. (qom/)