RI Tak Punya Lagi Kedaulatan Moneter di Aceh

Jakarta - Beberapa kesepakatan antara pemerintah RI dan GAM, terutama di bidang ekonomi, menunjukkan bahwa Indonesia kini tak lagi memiliki kedaulatan moneter di Aceh. DPR menilai, konsesi-konsesi di bidang perekonomian yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Aceh terlalu banyak.Hal tersebut disampaikan ekonom dan anggota DPR RI Dradjad H Wibowo usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2005).Salah satu kesepakatan RI-GAM, di bidang ekonomi, Aceh berhak menentukan suku bunga sendiri, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).Dradjad secara tegas menolak kesepakatan tersebut. "SBI harus berlaku secara umum. Untuk menetapkan SBI nantinya akan ada Bank Aceh, khusus mengatur bunga bank. Kalau di satu daerah mempunyak bank sentral, itu akan mirip negara federasi," kata Dradjad. Implikasi poin tersebut, nilai tukar rupiah akan memiliki dua nilai tukar. "Ketika nilai tukar rupiah berbeda, secara tidak langsung, walaupun bajunya tetap rupiah, tetapi realitasnya rupiah tidak sama dengan yang diperdagangkan di daerah yang lain," ujarnya.Di bidang perdagangan, jika diperbolehkan adanya free trade antara Aceh dengan negara lain, menurut Dradjad, akan mengakibatkan kebijakan Indonesia di bidang cukai dan bea masuk juga tidak akan berjalan. "Belum lagi dengan adanya orang yang bebas keluar masuk. Kedaulatan kita di bidang tenaga kerja tidak jalan," ujarnya.BI Belum TahuSementara Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan, masalah suku bunga di Aceh masih akan didiskusikan. Pasalnya Burhanuddin mengaku baru tahu hasil keputusan itu kemarin. "Saya perlu diskusi dulu bagaimana sebaiknya soal itu," tegasnya.Deputi Gubernur BI Bun Bunan Hutapea menambahkan, penerapan suku bunga tersendiri harus punya argumentasi yang baik sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Walaupun pada prakteknya kalangan perbankan dapat menentukan suku bunganya sendiri."Tapi saya kembali katakan saya baru melihat isi dokumen itu tadi pagi dan kita harus mempelajari. Sepanjang ada argumentasi yang baik, tentu harapannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Bun Bunan. (qom/)