Asumsi Harga Minyak RAPBN 2006 Sulit Dicapai

Jakarta - Asumsi harga minyak dalam RAPBN 2006 yang sebesar US$ 40 per barel agaknya akan sulit dicapai. Soalnya harga minyak dunia saat ini telah mencapai di atas US$ 60 per barel. Untuk amannya, seharusnya harga minyak di APBN diasumsikan sebesar US$ 50 per barel.Dengan penetapan harga US$ 40 per barel maka alokasi subsidi BBM tahun 2006 sebesar Rp 80,8 triliun. Nantinya jika harga minyak mengalami kenaikan maka subsidinya akan bertambah. "Dengan asumsi harga US$ 50 per barel, mungkin subsidinya akan menjadi Rp 90-100 triliun," kata anggota DPR Drajat Wibowo di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/8/2005).Khusus rencana kenaikan harga BBM, sebelum memberi tambahan beban pada rakyat, pemerintah harus terlebih dulu menyelesaikan PR yang masih ada. "Contohnya konsolidasi rekening migas juga belum terdengar progresnya," kata politisi PAN ini.Selain itu, upaya mengurangi beban APBN juga belum terlihat. "Kenapa sih pemerintah nggak pertimbangkan budget cut untuk departemen yang proyeknya tidak efisien?" tanya Drajat.Drajat juga menyoroti soal patokan nilai tukar rupiah yang sebesar Rp 9.400. "Ini juga nampaknya sulit kita capai. Karena rupiah on average akan sulit berada di bawah Rp 9.500," tuturnya. Angka yang ideal untuk patokan rupiah adalah sebesar Rp 9.600. Begitu juga soal laju pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,2 persen. Drajat menilai terlalu tinggi, karena adanya perlambatan ekonomi pada semester dua 2005 yang akan berlanjut pada 2006. "Mungkin 5,8-6 persen bisa diterima," tutur Darjat. Drajat juga melihat target privatisasi dan penjualan aset Rp 30,7 triliun terlalu berlebihan. Nilainya sangat tinggi mengingat kondisi pasar akan mengalami koreksi. "Ini bisa mendorong penumpukan penawaran di pasar yang bisa menekan harga. Tapi, saya belum bisa pastikan berapa semestinya," ujarnya.Tapi Drajat setuju terhadap target penerimaan pajak yang naik jadi 13,4 persen dari anggaran negara. "Memang sudah harus dinaikkan. Kita sudah sepatutnya mengandalkan pendapatan dari sektor perpajakan. Tapi jangan sampai dengan membebani orang yang sebenarnya sudah bayar pajak," katanya. (mar/)