LSM: APBN Perubahan Tahun 2005 Tidak Pro Rakyat

Jakarta - APBN Perubahan (APBN P) tahun 2005 dinilai tidak memihak rakyat. Sebab, tidak menopang kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan, pendidikan dan kesehatan. "Pengeluaran anggaran untuk sektor publik dan pelayanan umum hanya sekitar 10 persen," kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Arif Nur Alam dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2005). Padahal, menurut Arif, penerimaan APBN P 2005 yang sebesar Rp 491,59 triliun itu, kontribusi terbesar bersumber dari pajak rakyat yang mencapai Rp 331,78 triliun. Pada APBN-P 2005, kecilnya penerimaan negara dari luar pajak menunjukkan, tidak ada upaya serius pemerintah untuk meng-generate income di luar sektor pajak, terutama dari BUMN."Sangat ironis sekali. Jumlah BUMN yang dalam hitungan ratusan, hanya mampu berkontribusi sebesar Rp 8,9 triliun," sesal Arif.Arif pun meragukan efektivitas dana Program Kompensasi Pengalihan Subsidi (PKPS BBM). Arif menganggap, ada beberapa kelemahan dalam skema dan mekanismenya. Kelemahan PKPS BBM yang dimaksud antara lain, ketidakjelasan kriteria orang miskin, target sasaran, antisipasi manipulasi yang rendah, kegagalan program sosialisasi, dan tidak adanya program prioritas."Tidak adanya monitoring dan evaluasi program yang kredibel, efektif dan komprehensif. Keterbatasan partisipasi publik untuk mengawasi dan mengontrol proses penyaluran dana tersebut, ikut memperparah kondisi ini," tegas Arif.Selain itu, Arif melihat, RAPBN 2006 juga belum menunjukkan perubahan yang berarti. Akhirnya, FITRA menolak RAPBN 2006, jika dalam proses pembahasannya mengabaikan prinsip partisipasi dan transparansi, serta tidak menunjukkan keberpihakkannya terhadap kepentingan rakyat miskin. (ism/)