PKB Tolak Rencana Pemerintah Akuisisi BNI-BTN

Jakarta - Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menolak rencana pemerintah mengakuisisi BNI dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Alasannya, BNI bukan bank jangkar yang diberikan hak oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengakuisisi atau merger."Apalagi, saat ini BNI sedang mengalami kredit macet Rp 7 triliun," kata anggota Fraksi PKB Bachruddin Nashori dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2005). FKB menolak BNI mengakuisisi terhadap BTN. Akuisisi yang ditolak FPKB itu baik yang dilakukan BNI sendiri, maupun BUMN lain dalam membentuk konsorsium.Dalam konferensi pers tersebut hadir pula Wakil Ketua FKB Masduki Baidlawi, Helmy Faisal Zaini, dan anggota Komisi V DPR Marwan Ja'far. Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan akuisisi BNI dengan BTN untuk memenuhi target setoran BUMN kepada negara. Namun, menurut Bachruddin, rencana pemerintah ini tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang. Sebab, tidak dilakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.Oleh karena itu, FKB meminta rencana tersebut dikaji ulang. Selain itu, Bachruddin menilai, rencana akuisisi ini hanya untuk kepentingan bisnis semata.Senadan dengan Bachruddin, Masduki menilai rencana pemerintah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, rencana itu akan menambah masalah baru, apalagi pada masa krisis seperti saat ini. Bahkan, Masduki mengatakan, rencana pemerintah ini juga mendapat penolakan dari para pegawai BTN sendiri. "Kalau diakusisi, nanti banyak yang akan menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ini kan menambah masalah baru namanya," tegas Masduki.Masduki menganggap, pemerintah bisa mengambil alternatif lain untuk memenuhi target setoran kepada pemerintah. Misalnya, dengan menggenjot sektor perpajakan dan bea cukai. Caranya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di departemen-departemen dan dikepolisian yang perlu dibuatkan Perpu. "Agar pemasukannya bisa diberikan kepada negara untuk dana tambahan," ujar Masduki.Masduki menuturkan, pemerintah juga harus melakukan pelebaran wajib pajak. Sehingga setiap warga negara memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga harus menertibkan penyelundupan yang sangat merugikan negara. Setali tiga uang, Faisal Zaini melihat, langkah Menteri Negara BUMN Sugiharto mengakuisisi BTN sebagai langkah yang terlampau jauh dan keluar dari visi dan misi BUMN. "Seharusnya BUMN menjaga aset negara dan mengembangkannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," ujar Zaini.Zaini menyampaikan, bila semua aset negara dijual, maka perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ini hanya jadi sebatas slogan. "Ini artinya Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Masih terjajah di bidang ekonomi. Karena, aset-aset bangsa telah dikuasai asing," tandas Zaini. (ism/)