Jamin PNS Netral di Pilpres 2019, MenPAN: Kita Berpikir Negara

Jakarta - Menteri PAN-RB Syafruddin meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau biasa disebut PNS netral menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Setiap PNS dilarang aktif terlibat dalam politik praktis.

Syafruddin meminta setiap pimpinan kementerian/lembaga (K/L) mengawasi para PNS di instansi masing-masing.

"Jadi selalu saya menyebut negara dan pemerintah, pemerintah itu kebetulan memerintah lima tahun ini. Pemerintah bisa berganti, tapi negara tidak bisa berganti. Oleh karena itu, mari mindset berpikir kita adalah berpikir negara, karena negara tidak akan pernah berganti, siapapun pemerintahnya," kata Syafruddin kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Baca juga: MenPAN RB Kupas Tuntas Soal Tenaga Honorer

Selain itu, Syafruddin berharap para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, hingga Sekretaris Daerah bisa ikut mengawal netralitas para PNS.

"Di pemerintah daerah mungkin ada pertanyaan, di sana orang politik, tapi Sekdanya kan bukan politik. Sekda-Sekda itulah yang nanti menjadi ujung tombak. Irda-Irda, Inspektur Daerah, akan menjadi ujung-ujung tombak menjadi counter part kita di daerah," jelasnya.

Baca juga: MenPAN-RB Beberkan Dilema Tenaga Honorer Jadi PNS

Syafruddin juga mengatakan Kementerian PAN-RB telah mengirim surat edaran agar setiap PNS mengikuti kode etik kelembagaan. PNS diminta fokus untuk melayani masyarakat ketimbang mengikuti politik praktis.

"Oleh karena itu sumber daya manusia, yang mengawaki negara ini juga harus betul-betul kredibel, profesional. Supaya grade kita di dunia internasional itu bisa naik, supaya bangsa-bangsa lain menghargai bangsa kita," jelasnya.

Baca juga: Jamin Lowongan CPNS Bebas Calo, MenPAN: Polri Ikut Terlibat

"Jadi marilah kita berpikir positif. Ini kan, agenda politik ini hanya kan hanya lima tahunan. Tapi agenda negara itu adalah sepanjang dunia masih ada dan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berdiri," sambungnya. (fdl/fdl)