Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 17 Okt 2018 08:58 WIB

Susi Belum Restui Ekspor Karang Hias

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: (Bona/detikTravel) Foto: (Bona/detikTravel)
Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum bisa mengeluarkan health certificate (HC) untuk ekspor koral atau karang hias hingga saat ini. HC sendiri merupakan salah satu syarat yang mesti dipenuhi untuk ekspor koral.

Kepala Bidang Operasi Karantina dan Keamanan Hayati, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Totong Nurjaman mengatakan, KKP belum mengeluarkan HC karena terbentur sejumlah regulasi.

Sebutnya, regulasi itu antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut dijelaskan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengambil terumbu karang di kawasan konservasi.

"Dilarang menambang yang merusak ekosistem terumbu karang itu di antaranya," kata dia kepada detikFinance di Kantor KKP Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Regulasi lain yang membuat KKP belum bisa merestui ekspor koral ialah Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2007. Dalam PP dijelaskan, departemen atau kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai otoritas pengelola (management authority) konservasi sumber daya ikan. Sementara, otoritas saat ini justru dipegang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Harusnya diserahkan ke KKP. Itu belum ada penyerahan," ungkapnya.

Pertimbangan lain yang membuat kementerian di bawah pimpinan Susi Pudjiastuti belum merestui ekspor ialah masalah kondisi terumbu karang itu sendiri. Data LIPI menyebutkan, terumbu karang dengan status sangat baik pada tahun 2012 sebesar 5,3%. Pada tahun 2017 naik menjadi 6,39%.


Sementara, status terumbu karang dengan kategori baik sebesar 27,18% pada tahun 2012 turun menjadi 23,40% di tahun 2017.

Status terumbu karang kategori baik turun dari 2012 sebanyak 37,25% menjadi 35,06% di 2017.

"Keberadaan kondisi terumbu karang saat ini, di mana memang katakanlah mengkhawatirkan, perlu ada kajian atau evaluasi peninjauan kembali seperti apa sih, bagaimana sistem pengawasannya ke depannya," jelasnya.

Totong mengatakan, hingga saat ini KKP belum bisa mengeluarkan HC sampai ada hasil evaluasi dan keputusan bersama dari instansi-instansi terkait. Totong mengaku tak tahu kapan evaluasi tersebut rampung.

"Untuk sementara semacam kajian atau evaluasi terumbu karang, tata kelola bersama, KKP, LHK, dan LIPI," tutupnya.





Tonton juga 'Inilah Alasan Kenapa Kapal Maling Ikan Harus Ditenggelamkan!':

[Gambas:Video 20detik]

(ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed