Follow detikFinance
Kamis, 18 Okt 2018 11:48 WIB

Minta Upah Naik 25%, Ribuan Buruh Bakal Ngadu ke Jokowi

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melakukan aksi demo menolak rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Aksi tersebut akan dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat.

"Akan ada aksi akhir Oktober di seluruh Indonesia untuk menolak kenaikan upah minimum itu," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada detikFinance, Kamis (18/10/2018).

Dia mengatakan, jumlah buruh yang akan menggeruduk istana sekitar 2.000 sampai 3.000 orang.

"Jumlahnya yang aksi kalau di Jakarta bisa 2.000 sampai 3.000an," sebutnya.


Para buruh berencana demo di depan istana untuk menuntut 3 hal ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Satu, tetap seperti tahun tahun sebelumnya, cabut PP 8/2015. Kedua, menolak kenaikan UMP 2019 8,03%. Ketiga meminta gubernur di seluruh Indonesia menetapkan kenaikan UMP berkisar 20-25%," ujarnya.

Mereka ingin Jokowi mencabut PP 78. Pasalnya mereka tidak setuju jika kenaikan upah tahunan mengacu pada PP tersebut, yang mana formulasinya ditentukan oleh angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Ke presiden tentu menyuarakan, kan yang tandatangan PP 78 presiden. Kalau memang Presiden Jokowi mau didukung oleh buruh, dia harus mencabut PP 78," katanya.


[Gambas:Video 20detik]


Menurutnya kenaikan upah layak adalah mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tepatnya pasal 88 dan 89, yang mana itu mengacu kebutuhan hidup layak (KHL) si buruh. Jika mengacu KHL, menurut survei KPSI, upah layak adalah Rp 4,2 juta-Rp 4,5 juta, atau naik 20-25%.

"Undang-undang 13/2003 itu menyatakan kenaikan upah adalah perundingan tripartit di dewan pengupahan, bukan berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Itu nggak ada dasar hukumnya justru," paparnya.

Selain istana, para buruh yang melakukan aksi di Jakarta juga akan menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi demo juga akan digelar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah industri, yang di antaranya Jabodetabek, Bandung, Serang Banten, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Batam, Aceh, Medan, hingga Makassar. Demo di daerah akan berpusat di kantor bupati dan walikota.


Namun, pihaknya belum menetapkan waktu secara pasti di tanggal berapa aksi demo akan berlangsung. Tapi ada dua opsi, apakah demo dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia atau bergelombang, alias terus menerus secara bergantian antara daerah.

"Kita sedang diskusikan apakah serempak atau bergelombang. Kalau pemerintah nggak mau mendengarkan aspirasi buruh, akan bergelombang aksinya, terus menerus sampai awal awal Desember atau akhir Desember, bahkan sampai Pilpres," tambahnya.




Tonton juga 'DPR Dorong Tenaga Honorer Kesehatan Dapat Upah Layak':

[Gambas:Video 20detik]

(zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed