DPR: Jangan Tutup Defisit APBN dengan Privatisasi

Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR meminta pemerintah tidak lagi melakukan privatisasi BUMN untuk menutup defisit anggaran pada tahun 2006. DPR menilai, hasil privatisasi justru tidak memberikan hasil yang lumayan. "Justru yang kita saksikan, privatisasi telah merusak kepentingan strategis bangsa dan kepemilikan negara," kata juru bicara Fraksi PKS Ami Taher saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2005).FPKS juga melihat belum ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menghentikan pembiayaan defisit dari privatisasi. "Padahal pemerintah telah berkomitmen untuk tidak lagi menjadikan privatisasi sebagai kebijakan utama BUMN," ujarnya.Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar yang mengingatkan pemerintah sebaiknya melakukan efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan anggaran dari pada melakukan privatisasi BUMN. FPG menekankan perlunya optimalisasi penerimaan pemerintah atas laba BUMN yang diusulkan sebesar Rp 12 triliun. "Rasanya tidak masuk akal jika pemerintah hanya mengusulkan sebesar itu, mengingat BUMN kita asetnya lebih dari Rp 1.000 triliun," kata juru bicara FPG Trullyanti Habibie Sutrasno.Pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, harus melakukan perhitungan serius dan sungguh-sungguh dalam kerangka peningkatan kinerja BUMN secara keseluruhan. Fraksi-fraksi DPR juga menyoroti pemerintah dari sektor perpajakan. Mereka menilai target penerimaan perpajakan tahun 2006 terlalu konservatif. Padahal penerimaan pajak seharusnya bisa lebih besar dari yang diajukan pemerintah atau sebesar Rp 402,1 triliun (13,4 persen PDB).Mengenai asumsi-asumsi makro dalam RAPBN 2006, fraksi-fraksi DPR menilai perlunya dilakukan revisi, mengingat asumsi makro itu sudah tidak realistis dengan kondisi perekonomian dunia dan dalam negeri. Asumsi yang dianggap tidak realistis terutama soal harga minyak. (qom/)