Pemerintah Bentuk Satgas Atasi Cukai Rokok Palsu

Jakarta - Untuk mengatasi peredaran rokok dengan cukai palsu, pemerintah membentuk satuan tugas untuk menertibkannya. Kerugian negara akibat rokok bercukai palsu ini diperkirakan mencapai Rp 150 miliar selama tahun 2004. "Rokok palsu itu kebanyakan diproduksi di Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata Dirjen Bea Cukai Eddy Abdurrachman kepada wartawan usai rapat di Gedung Depkeu, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (4/8/2005). Namun Eddy mengakui kerugian negara kemungkinan lebih besar dari angka tersebut. "Ada beberapa versi, GAPRI (Gabungan Pengusahan Rokok Indonesia) juga menyatakan lebih dari itu," katanya. Menurut Eddy, ada sekitar 10 miliar batang rokok yang memakai pita cukai palsu, tanpa pita, atau rokok yang memakai pita tapi bukan haknya, misalnya rokok yang harusnya pakai cukai 26 persen tapi hanya 4 persen. Rokok yang memakai cukai palsu kebanyakan rokok dengan tarif golongan bawah atau yang harganya Rp 2.600 hingga Rp 3.300. "Oleh karena itu untuk menciptakan iklim usaha yang baik serta penerimaan cukai yang optimal, maka segera dibentuk tim satgas dari unsurunsur penegak hukum seperti Polri, Bea Cukai, dan BIN untuk menertibkan dan melakukan pembinaan terhadap industri yang mengedarkan rokok tersebut," jelasnya. Sementara itu Kapolri Jenderal Pol. Sutanto mengatakan, kepolisian sudah mengidentifikasi industri pegedar rokok palsu itu. "Akan kita tindak lanjuti segera, kebanyakan daerah Jatim, soalnya banyak produsen rokok disana," janji Sutanto. Penerimaan CukaiRealisasi penerimaan cukai hingga 15 Agustus 2005 mencapai Rp 19,4 triliun, atau 61,75 persen dari target APBN-P 2005 sebesar Rp 31,4 triliun. "Ini kalau kita bandingkan dengan penerimaan tahun 2004 untuk periode yang sama naik Rp 2,6 triliun atau 15,72 persen," kata Eddy. (qom/)