Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 01 Nov 2018 12:10 WIB

Ini yang Bikin Kemudahan Berusaha di RI Turun ke 73

Danang Sugianto - detikFinance
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) tahun ini turun. World Bank atau Bank Dunia mencatat peringkat Indonesia kini di posisi 73 atau turun dari tahun lalu di peringkat 72.

Bank Dunia menilai pemerintah sudah cukup baik melakukan perbaikan dalam hal reformasi kebijakan perizinan. Beberapa izin untuk berusaha dari sisi waktu sudah berkurang.

Bank Dunia menyoroti Indonesia mengenai bidang penyelesaian kepailitan, dengan tingkat pemulihan sebesar 65 sen per dolar, hampir dua kali lipat rata-rata regional sebesar 35,5 sen. Indonesia menempati peringkat ke 36 di bidang ini.

Namun masih ada ruang untuk perbaikan melalui reformasi tingkat remunerasi pengurus kepailitan dan peningkatan perlindungan bagi kepentingan para kreditur yang berselisih untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil.

"Menurut kami EODB adalah alat untuk para pembuat kebijakan. Jadi pembuat kebijakan harus belajar best practice dari negara lain," kata Senior Economist/Statistician Bank Dunia Arvind Jain di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (1/11/2018).


Di bidang pendaftaran properti, Indonesia menurut Bank Dunia juga ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Caranya dengan membuat informasi terkait kepemilikan tanah dan peta bidang tanah yang tersedia untuk publik.

Meski begitu, Bank Dunia mengapresiasi beberapa proses pendaftaran perizinan yang sudah digabung di pelayanan perizinan terpadu di Surabaya. Hasilnya, waktu untuk memulai sebuah usaha berkurang lebih dari tiga hari menjadi 20 hari dan biayanya berkurang menjadi 6,1% pendapatan per kapita, turun dari 10,9%.


Indonesia juga dapat mengambil manfaat dari reformasi pada bidang-bidang di luar cakupan metodologi Doing Business Grup Bank Dunia, yang mana sangat berpengaruh pada daya saing global. Misalnya dengan menghilangkan batas kepemilikan saham asing, mengurangi tarif bea impor, dan menurunkan hambatan untuk mempekerjakan pekerja asing dengan keterampilan tinggi.

Tim Bank Dunia Indonesia memperkirakan bahwa menghilangkan batas kepemilikan saham asing saja akan menghasilkan tambahan investasi asing dan domestik, masing-masing sebesar $4 miliar dan $2 miliar.




Tonton juga 'Tips Berbisnis Sejak Muda ala Putri Tanjung':

[Gambas:Video 20detik]

(das/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com