BTN Tolak Diakuisisi Perbankan

Jakarta - Bank Negara Indonesia (BNI) antusias mengakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN). Namun, Dirut BTN Kodradi tetap menolak diakuisisi perbankan, karena akan mengganggu Arsitektur Perbankan Indonesia (API)."Bank dalam konsolidasi API modalnya harus kuat. Kalau ingin mengambil BTN kan modalnya ke luar. Itu tidak dikehendaki otoritas moneter. Dalam rangka API harus diperkuat modalnya," kata Kodradi usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2005).Menurutnya, akuisisi oleh pihak perbankan akan tetap berujung pada merger. Sementara pihak BTN sudah berkali-kali menegaskan menolak merger. Kodradi juga mempertanyakan kemampuan bank lain yang ditunjuk sebagai bank jangkar (anchor bank), yakni BNI, Bank Mandiri dan BRI dalam mengakuisisi BTN.Berdasarkan analisa data neraca ketiga bank tersebut per 31 Maret 2005, menurut Kodradi, Bank Mandiri dan BNI tidak memenuhi syarat sebagai bank jangkar, sehingga dengan sendirinya tidak memenuhi syarat sebagai bank yang akan mengakuisisi.Sedangkan BRI, lanjut dia, walaupun memenuhi syarat sebagai bank yang akan mengakuisisi, namun hanya mempunyai free cashflow sebesar Rp 1,321 triliun, sehingga harapan pemerintah mendapatkan dana Rp 3,5-5 triliun tidak dapat terpenuhi.Sementara penggabungan ketiganya, yakni BNI-BRI-Bank Mandiri pun tidak akan bisa memenuhi target tersebut. Pasalnya free cashflow BNI hanya Rp 1,01 triliun dan Bank Mandiri Rp 971 miliar.Dalam kesempatan RDP tersebut, Komisi XI DPR RI menyatakan dukungannya terhadap eksistensi BTN. Komisi XI juga berpendapat, permodalan BTN harus ditambah dengan cara initial public offering (IPO) atau mencari mitra strategis.Ditanya kemungkinan penerbitan saham baru untuk menambah modal BTN, Kodradi menyatakan akan melihat perkembangan pasar.Dijelaskannya, BTN saat ini sudah sejalan dengan API dari modal Rp 1,571 triliun, kini sudah mengucurkan kredit sebesar 97,9 persen dari portofolio. Kodradi juga membantah pernyataan salah satu menteri yang menyatakan BTN baru merealisir 20.000 unit rumah dalam program 1 juta rumah."Saya tidak mengerti angkanya, saat ini terealisasi 42.000 unit. Diperkirakan akan bisa mencapai 80.000 unit hingga akhir tahun ini," ujar Kodradi.Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjat H Wibowo juga mendukung upaya mempertahankan eksistensi BTN dan menolak dilakukannya merger. Namun menurutnya, langkah akuisisi tidak akan berdampak pada BTN."Kalau diakuisisi nggak ada dampaknya. Tapi kalau dimerger, identitas BTN akan hilang. BTN juga masih bisa memiliki fungsinya dalam penyediaan perumahan setelah diakuisisi," tandasnya.Dia juga menyatakan langkah akuisisi sudah sesuai dengan API. Namun dirinya masih akan melihat cara pembayaran akuisisi itu. "Yang ingin dilihat adalah dananya tunai atau obligasi rekap atau apa, itu yang ingin kita dengar dari Menkeu dan Menneg BUMN," ujar Dradjat Wibowo.Komisi XI DPR RI pada Senin depan 29 Agustus berencana akan memanggil Menteri Keuangan Jusuf Anwar untuk membahas masalah akuisisi BTN ini. (san/)