Penjelasan Pemerintah soal Peringkat Berusaha RI yang Turun

Jakarta - Pemerintah memberi penjelasan tingkat berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang turun dari 72 ke 73. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KUM dan HAM Yasonna Laoly, serta Kepala BKPM Thomas Lembong.

Dalam kesempatan itu, Darmin menjelaskan, peringkat EoDB yang dilakukan oleh Bank Dunia atau World Bank didapatkan dari beragam penilaian. Ada 10 penilaian yang dilakukan oleh Bank Dunia, di antaranya seperti starting a business atau memulai suatu usaha, paying taxes atau pembayaran pajak, hingga trading across border atau perdagangan lintas batas.

Darmin mengatakan, bahwa turunnya peringkat Indonesia karena saat ini seluruh negara terus berlomba untuk bisa membuat kebijakan yang lebih kompetitif dalam berusaha. Negara-negara lain lebih keras dalam meningkatkan indikator reformasi yang dinilai oleh Bank Dunia tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani dan Tom Lembong Merapat ke Kantor Darmin, Bahas Apa?

"Karena negara lain ada atau banyak yang (indikator) reform-nya lebih cepat di bidang masing-masing itu," kata Darmin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Darmin mengatakan, dari 10 indikator yang dinilai oleh Bank Dunia, 6 indikator di antaranya mengalami perbaikan atau meningkat nilainya. Sementara 4 indikator tak mengalami perbaikan alias jalan di tempat.

Adapun 6 indikator yang mengalami peningkatan skor ialah starting a business, dealing with construction permits atau pengurusan perizinan mendirikan bangunan komersial, memperoleh pinjaman atau getting credit, serta pendaftaran properti atau registering property, getting electricity atau memperoleh sambungan listrik, dan resolving insolvency atau penyelesaian proses kepailitan,

Baca juga: Peringkat Kemudahan Berbisnis RI Menjauh dari Target Jokowi

Sedangkan 4 indikator yang tak mengalami perbaikan ialah paying taxes atau pembayaran pajak, protecting minority investor atau melindungi investor minoritas, trading across border atau perdagangan lintas batas, dan enforcing contract atau melakukan kontrak.

Darmin menjelaskan, saat ini Cina, India dan Kenya tercatat menyelenggarakan indikasi reformasi yang lebih signifikan dibanding dengan Indonesia. Selain itu, negara-negara lain juga melakukan hal yang serupa. Sehingga mengakibatkan peringkat Indonesia menjadi turun.

"Ini kita bandingkan negara sekitar kita yang dekat rankingnya itu sudah ranking seperti apa. Brunei Darusalam naik 1 peringkatnya 55 dia reform 3 area, Kamboja turun 3 reform 1 area, Indonesia peringkat 73 turun 1 reformnya naik 3 area. Ada beberapa negara lain yang familiar bagi kita selama ini bersaing juga, siapa itu? Vietnam," katanya.

"Dia (Vietnam peringkat) 69, lebih tinggi rankingnya dari kita 4, tapi dia juga turun 1, dia reform dalam 3 area. Thailand juga seterusnya. Siapa top reform? China sama India. India walaupun naiknya 23, dia masih sedikit di bawah kita, dia (peringkat) 77," tuturnya. (fdl/zlf)