Indonesia Dukung ILO Wujudkan Program Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia Dukung ILO Wujudkan Program Pembangunan Berkelanjutan

Mustiana Lestari - detikFinance
Selasa, 06 Nov 2018 16:50 WIB
Foto: Kemnaker
Jakarta - Pemerintah mendukung upaya yang dilakukan anggota-anggota Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kementerian Ketenagakerjaan menganggap kerja sama para anggota ILO dibutuhkan dalam upaya mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta kerja layak bagi semua.

"Dukungan dan keterlibatan ILO sangat diperlukan dalam memastikan pencapaian SDGs, khususnya untuk pencapaian program nasional kerja layak (Decent Work Country Programmes)," kata Plt. Sekretaris Jenderal Kemnaker Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis, Selasa (6/11/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Haiyani yang hadir di Sidang Governing Body ILO ke 234 di Jenewa Swiss mengatakan selama ini Pemerintah Indonesia terlibat cukup aktif dalam pembahasan tentang SDGs baik pada forum internasional, regional, maupun nasional.

Selain itu, dia menilai program SDGs sangat relevan dan sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia.

"Ini menjadi prioritas program pembangunan nasional sehingga dinamika ketenagakerjaan tersebut dapat tetap menciptakan pertumbuhan inklusif dan pencapaian kerja layak. Tujuan SDGs juga menjadi acuan menyikapi dampak dari perkembangan teknologi dan digitalisasi terhadap dunia kerja, antara lain job shifting, keterampilan baru khususnya soft skills, transformasi hubungan industrial," ujar Haiyani.


Haiyani menambahkan dalam sidang Governing Body ILO, Indonesia menyambut baik rencana pembangunan oleh ILO yaitu penyediaan dalam mendukung pencapaian hasil kerja layak secara nasional.

Kemudian, lanjut Haiyani, adalah mengenai kemitraan dan pembiayaan yang harus diperdalam, diperluas, dan diperbanyak jenisnya.

Sementara itu, isu lainnya yang disoroti adalah mengenai peningkatan efisiensi, hasil kerja yang layak, dan transparansi.

"Yang terakhir adalah mengenai kerja sama promosi kebijakan ILO tersebut," kata Haiyani. (mul/mpr)

Hide Ads