Follow detikFinance
Kamis, 08 Nov 2018 16:48 WIB

Berbagai Jurus Pemerintah Tekan Pengangguran Lulusan SMK

Danang Sugianto - detikFinance
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari 7,001 juta orang Indonesia yang menganggur kebanyakan merupakan lulusan SMK. Tercatat dari angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang berasal dari pendidikan SMK sebesar 11,24%.

Untuk mengatasi hal itu sebenarnya pemerintah sudah memiliki strategi sebelumnya yakni revitalisasi SMK. Program itu dilakukan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dikeluarkan pada 9 September 2016.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, ada beberapa upaya dalam revitalisasi SMK. Salah satunya dengan melakukan penggabungan SMK-SMK swasta yang sepi peminat.

"Kondisi SMK sekarang jumlahnya total 14.000 SMK, tapi yang negeri hanya 3.500, sisanya SMK swasta. Tapi jumlah siswanya banyak yang SMK negeri," ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).


Bahkan Muhadjir mengaku sempat menemukan SMK yang jumlah siswanya hanya 50 orang. Oleh karena itu upaya penggabungan dilakukan agar SMK-SMK swasta lebih memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

Dari sisi para pendidik atau guru juga masih kurang baik. Di SMK sendiri ada tiga jenis guru yakni guru adaptif yang mengajarkan mata pelajaran murni seperti biologi, kimia dan lain sebagainya.

Kemudian ada guru normatif yang mengajarkan pendidikan seperti agama, PKN ataupun bahasa Indonesia. Ketiga guru produktif yang mengajarkan tentang keahlian khusus sesuai bidangnya.

"Sayangnya waktu saya masuk jadi menteri, jumlah guru produktif hanya 37%. Bahkan ada SMK yang guru normatifnya lebih banyak," tambahnya.

Untuk memperbaiki kualitas pendidikan SMK, pemerintah akan menyekolahkan guru adaptif ke perusahaan-perusahaan. Sehingga guru adaptif bisa juga mengajar tentang keahlian khusus

"Itu sudah kita lakukan. dan hasilnya bagus. Kita genjot. Tapi mengalami penurunan. Ini sedang kita pikirkan. Kemudian kalau mau revitalisasi SMK ini dibutuhkan 91 ribu guru, itu posisi idealnya," tambahnya.

Untuk guru produktif, nantinya juga tidak lagi mengambil dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ( LPTK). Pemerintah akan memanfaatkan profesional untuk menjadi guru produktif di SMK.

Dengan pengalamannya bekerja langsung, para profesional dianggap lebih cocok untuk mengajar siswa SMK. Dengan begitu kualitas lulusan SMK lebih baik.

"Mislanya sekolah kelautan itu sebenarnya cocoknya gurunya pelaut. Pelaut itu biasanya 45 tahun tidak mau melaut lagi, nah dia bisa jadi guru," tambahnya.

Lalu, pemerintah akan mengubah strategi SMK dari sebelumnya berbasis supply menjadi demand. Artinya para SMK akan mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.


Untuk melakukan hal itu, para SMK diminta untuk bekerja sama dengan para perusahaan. Perusahaan juga akan diikuti sertakan membuat kurikulum. Bahkan sekitar 70% kurikulum yang dibuat ditentukan oleh perusahaannya.

"Kalau misalnya dengan Alfamart ya kurikulumnya dari Alfamart. Soal kerja di Alfamart atau tidak yang penting sudah disertifikat oleh Alfamart. Begitu juga dengan Mitsubishi misalnya. Jadi itu anak dilatih dengan standar dari Mitsubishi. Jadi bukan ijazahnya yang penting tapi sertifikatnya," terangnya.

Dengan model pendidikan yang lebih condong dalam keahlian, menurut Muhadjir, nantinya para siswa SMK akan lebih mementingkan sertifikat yang didapatkannya. Bahkan dia yakin nantinya para siswa SMK yang tidak lulus akan bisa tetap bekerja jika memiliki sertifikat.

"Nanti ijazahnya tidak penting, yang penting itu sertifikatnya dia bisa bekerja," terangnya. (das/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed