Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 12 Nov 2018 22:30 WIB

Serap Susu Lokal, 128 Pengusaha Gandeng Peternak Sapi Perah

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Foto: Hasan Alhabshy Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng 128 pengusaha susu untuk tetap menyerap produksi peternak sapi perah lokal. Kebijakan ini diambil agar peternak tak khawatir produksi susu dari sapi perah mereka tak terserap.

Sebelumnya Kementan merevisi Permentan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 33 Tahun 2018. Dalam aturan yang baru tak ada lagi kewajiban bagi industri bermitra dengan peternak sapi perah lokal.


Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Fini Murfiani menjelaskan perubahan aturan tersebut tidak serta merta menghilangkan kemitraan peternak sapi perah dengan industri pengolah susu (IPS) dengan peternak.

"Kami jamin revisi permentan ini tidak menimbulkan pengurangan kemitraan antara IPS dan peternak," jelas Fini dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

Bahkan, kata Fini, sebanyak 128 pelaku usaha yang terdiri dari 30 IPS dan 98 importir untuk bermitra dengan peternak lokal. Adapun, nilai investasi kemitraan tersebut mencapai Rp 751,7 miliar.


"Ini sudah ada 128 pelaku usaha, 30 dari lokal dan 98 importir. Investasi (kemitraan ini) nilainya sampai Rp 751,7 miliar," tambahnya lagi.

Kementan juga tengah menyiapkan naskah akademis berupa pentingnya kemitraan dengan peternak sapi perah lokal. Hal itu dilakukan untuk mendorong penyerapan produksi susu lokal.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Ketut Diarmita pernah menjelaskan Permentan tersebut direvisi karena Amerika Serikat (AS) mengancam akan mencabut produk ekspor Indonesia dari Generalized System of Preferance (GSP) sehingga bisa menurunkan nilai ekspor.

"Penyusunan Permentan No 30/2018 yang merupakan revisi dari Permentan No 26/2017. Dalam Permentan No 30/2018 prinsip dasarnya adalah menghilangkan kemitraan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi. Perubahan ini dilakukan karena ada keberatan dari AS dan ancaman akan menghilangkan program GSP terhadap komoditi ekspor kita, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan ekspor produk Indonesia ke AS," jelas Ketut kepada detikFinance, Selasa (14/8/2018). (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed