Pengusaha Perempuan Kritik Paket Kebijakan Ekonomi ke-16

Jakarta - Peket Kebijakan ekonomi jilid XVI telah diluncurkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Paket tersebut, yaitu Perluasan fasilitas libur bayar pajak (tax holiday), peninjauan Devisa Hasil Expor ( DHE) Hasil Sumber Daya Alam dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi mengkritik kebijakan terbaru tersebut yang diumumkan oleh Darmin. Ia menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI ancam sektor UMKM.

"Saya tidak menyetujui tentang Relaksasi DNI yang imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM sementara IWAPI yang saya pimpin dengan anggotanya yang hampir 98% adalah pelaku UMKM. UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia terutama pada saat krisis moneter dan cukup tangguh serta penyerapan tenaga kerja yg cukup banyak, situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yg pro kepada UMKM," Kata Nita Yudi di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Nita menambahkan Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang mendorong UMKM dimulainya dari penurunan suku bunga KUR yang saat ini sudah menjadi 7% lalu pajak UMKM menjadi 0,5% dari omzet serta beberapa kemudahan untuk UMKM lainnya.

"Saya mengimbau kepada Para Menteri terkait khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian untuk meninjau kembali dan menunda kebijakan tersebut karena dinilai mengancam dan bisa mematikan Usaha Kecil Menengah kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100% di 54 bidang usaha dari DNI, kita yang sudah membangun infrastrukturnya lalu pihak asing datang dan langsung memiliki jelas IWAPI menolak itu seperti penjajahan," ujarnya.

Lebih Lanjut, Saat ini IWAPI dengan KADIN bidang pemberdayaan perempuan akan meluncurkan program Inkubator khusus menciptakan lebih banyak lagi perempuan pengusaha dan menaikkan kelas para perempuan pengusaha di kelas mikro ke kelas kecil dan menengah dimana ini akan meningkatkan jumlah para pengusaha di Indonesia yang hasilnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Ini sesuai dengan himbauan Presiden Jokowi saat meresmikan RAKERNAS IWAPI XXVIII di padang pada bulan Oktober lalu, dimana negara ini masih sangat banyak memerlukan perempuan pengusaha dan harus berani eksport.

Bila kita melihat Data tentang investasi asing di Indonesia memang masih sangat kecil dibandingkan ukuran perekonomian kita. Sehubungan di tengah kesulitan
pembiayaan dalam negeri, investasi asing adalah solusinya. Apalagi mengingat kita adalah negara berkembang yang butuh biaya besar untuk membangun.

"Dengan adanya Paket kebijakan ekonomi ke XVI ini terutama tentang Relaksasi DNI yang lebih memfasilitasi investasi baik asing dan domestik adalah kebijakan yang tepat tapi bukan di sektor UKM semua kebijakan-kebijakan pemerintah harus melibatkan dunia usaha dan IWAPI," pungkasnya. (hek/fdl)