BI: Tidak Mungkin Repatriasi Dollar untuk Selamatkan Rupiah

Jakarta - Penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) untuk memperkuat cadangan devisa sulit dilakukan. Repatriasi bertentangan dengan rezim devisa bebas yang dianut Indonesia berdasarkan UU 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar."Saya kira hampir tidak mungkin melakukan kebijakan repatriasi karena burden adminsitrasi," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, usai raker dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, Senin (29/8/2005).Burhanuddin menjelaskan, dari nilai ekspor yang mencapai US$ 65 miliar, dana yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 55 miliar. Sisanya dana US$ 10 miliar diparkir di luar negeri, dimana 70 persennya dimiliki perusahaan asing."Dari situ saja kita melihat sulit untuk melakukan repatriasi. Tetapi sebagai kajian akademis itu baik untuk dikaji," katanya.Saat ini BI tengah mengkaji opsi-opsi lain untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah. Opsi itu diantaranya dengan menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga SBI."Meskipun kelihatannya sederhana (menaikkkan suku bunga) tapi harus dilakukan secara hati-hati, karena apabila melampaui trace hold tertentu maka akan membahayakan perekonomian," jelasnya.Opsi lainnya adalah peningkatan cadangan dana yang ditahan oleh bank atau giro wajib minimum (GWM), pembatasan net open position, dan pembatasan ritel pembelian dollar AS pada level tertentu. "Opsi-opsi itu masih terus kita uji," tukasnya.Namun Burhanuddin membantah saat ditnaya apakah Indonesia saat ini tengah mengalami krisis perekonomian fase kedua, setelah krisis tahun 1997. Industri perbankan yang merupakan barometer dari krisis ekonomi saat ini masih stabil dan solid."CAR rata-rata 20 persen, provitabilitas perbankan cukup baik, NPL yang dulu sempat 60-70 persen sekarang mencapai 7 persen dengan kecenderungan meningkat, ini yang perlu kita waspadai," katanya. (fab/)