RI di Ambang Krisis Babak II?

Jakarta - Jatuhnya rupiah dan babak belurnya pasar saham membuat semua pihak miris. Pemerintah pun dinilai tidak bergerak cepat. Padahal jika semua permasalahan ekonomi ini tak segera diatasi, dipastikan Indonesia akan kembali jatuh pada jurang krisis ekonomi babak kedua."Struktur ekonomi kita masih lemah. Apalagi jika masyarakat spekulan asing bermain dengan rupiah. Bisa-bisa kita krisis ekonomi lagi," kata anggota Panitia Anggaran DPR RI Ramson Siagian kepada detikcom, Selasa (30/8/2005).Nilai tukar rupiah kini sudah jatuh ke level terendah dalam 4 tahun terakhir di level Rp 11.320 per dolar AS. Level terendah rupiah dicapai pada 23 Juli 2001 saat rupiah berada di level Rp 11.125 per dolar AS.Sementara pasar saham sempat terpuruk kembali hingga level terendah sejak Mei 2004, dan menjadikan indeks Indonesia sebagai indeks dengan kinerja terburuk di antara 79 pasar saham acuan dunia.Yang tak kalah bikin miris adalah harga minyak dunia yang terus melonjak hingga US$ 70 per barel. Para analis dunia pun mengkhawatirkan level tersebut bisa menggoyahkan perekonomian dunia yang kini sudah sangat terpukul akibat tingginya harga minyak.Nasib Indonesia pun tak kalah pahit. Meski menjadi anggota OPEC dan semestinya menikmati windfall profit dari tingginya harga minyak, namun Indonesia justru menikmati getirnya saja. Tak lain tak bukan dikarenakan, Indonesia mesti mengimpor 50 persen kebutuhan minyaknya.Impor itu diprediksi terus bertambah, mengingat gaya hidup boros energi yang tak kunjung reda. Dengan kebutuhan BBM yang terus meningkat itu, dipastikan subsidi juga ikut membengkak. Padahal duit pemerintah sudah sangat minim. Cadangan devisa pun hanya US$ 32 miliar, yang hanya setara 4 bulan impor dan membayar utang luar negeri. Ramson menilai pemerintah hingga kini belum mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi pelemahan rupiah. "Belum ada terobosan-terobosan yang bisa memulihkan kepercayaan pasar," kata politikus PDIP ini.Ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah dimulai pada saat pidato kenegaraan presiden 16 Agustus lalu yang dinilai tidak realistis dengan kondisi pasar, antara lain nilai tukar rupiah dan harga minyak internasional yang sudah mencapai US$ 60 per barel. "Presiden dalam pidatonya menyampaikan asumsi harga minyak US$ 40 per barel. Padahal harga minyak di luar sudah sangat tinggi. Itu menimbulkan ketidakpercayaan," tegasnya.Ia juga menyayangkan pernyataan dari tim ekonomi Kabinet Presiden SBY yang sering tidak pro-pasar. Salah satunya adalah pernyataan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengenai rencana kenaikan BBM, padahal belum jelas. Pada tahun 2006, Indonesia akan diwajibkan membayar utang Rp 164 triliun, dengan asumsi nilai tukar Rp 9.400. "Bayangkan bila rupiah terus melemah. Bisa-bisa utang yang harus kita bayar di atas Rp 200 triliun lebih," ujar Ramson. Faktor non-ekonomis lain yang dikritisi adalah tidak adanya strong leadership dari pemerintahan. "SBY harus segera merespons. Beliau harus tegas untuk mengatasi pelemahan rupiah," tegasnya. Masihkah don't worry be happy pak menteri? (qom/)