SBY: BBM Naik Setelah Oktober

Jakarta - Paket kebijakan ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru saja diumumkan ternyata masih abstrak. Misalnya soal kenaikan harga BBM yang sangat dinantikan pasar, SBY tidak menyebutkan kapan maupun besarannya.SBY hanya mengatakan bahwa harga BBM akan segera dinaikkan tanpa menyebut kapan waktunya. SBY hanya menyebutkan bahwa selama September dan Oktober ini akan diselesaikan terlebih dahulu pemberian kompensasi terkait kenaikan harga BBM pada 1 Maret lalu.Selama dua bulan tersebut, pemerintah juga akan mempersiapkan bentuk kompensasi terkait rencana kenaikan BBM pemerintah selanjutnya."Harga BBM harus naik. Tapi pemerintah memfokuskan diri untuk pemberian kompensasi dulu. September-Oktober harus ada kepastian kompensasi dan bantuan untuk kelompok miskin akibat kenaikan harga BBM pada Maret lalu. Saya tidak ingin ada yang masih mengganggu," ucap SBY.Selain itu, lanjut dia, masalah subsidi ini juga menimbulkan masalah keadilan karena banyak dinikmati orang kaya dan juga masalah kejahatan.Dalam pengumuman yang disampaikan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/8/2005), SBY mengumumkan paket kebijakan yang menyangkut 4 bidang, yakni kebijakan di bidang energi, moneter, fiskal dan ekonomi lain yakni di bidang investasi.SBY menjelaskan, perekonomian Indonesia saat ini menghadapi dua masalah utama. Pertama, tingginya harga minyak dan BBM. Kedua, soal melemahnya rupiah.Mengenai tingginya harga minyak diperkirakan memicu membengkaknya defisit APBN 2005 hingga Rp 138,6 triliun. "Ini satu jumlah yang sangat besar untuk ukuran APBN," tegas SBY.Soal melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, menurut SBY, disebabkan ketidakseimbangan ekonomi global yang juga menyebabkan mata uang dunia tertekan."Meski hari ini sudah lebih baik, tapi belum sustainable dan rawan fluktuasi," katanya.Untuk kebijakan di bidang moneter, SBY menjelaskan bahwa BI telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain dengan kenaikan suku bunga dan kenaikan giro wajib minimum (GWM). Untuk kebijakan lainnya, masyarakat diminta menunggu pengumuman lebih lanjut dari BI. Di bidang fiskal, pemerintah telah menetapkan tiga sumber pembiayaan untuk menutup defisit yang diperkirakan membengkak hingga Rp 48,3 triliun (1,8 persen PDB). Padahal semula angka defisit ini hanya dipatok Rp 26 triliun (1 persen PDB).Tiga sektor yang akan menutupi defisit adalah melalui penerbitan surat utang negara (SUN) dan juga obligasi internasional, privatisasi BUMN dan divestasi PPA serta pinjaman luar negeri baik bilateral maupun multilateral.Untuk kebijakan ekonomi lainnya yakni di bidang investasi, SBY meminta prosedur perizinan investasi dipermudah. "Selama ini berliku-liku dan mahal. Harus disederhanakan dan bebas KKN," tandas SBY. (qom/)