Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 07 Des 2018 18:12 WIB

Atasi Kesenjangan, Kemendas Ubah Pola Transmigrasi

Akfa Nasrulhaq - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyadari program transmigrasi yang terus diupayakannya masih terdapat sejumlah permasalahan, seperti adanya kesenjangan antara warga pendatang dengan warga lokal asli daerah tersebut. Dengan demikian, saat ini Kemendes PDTT mengubah pola transmigrasi.

"Kalau dulu kami hanya menyediakan tanah dan kirim orang, saat ini kita ubah model transmigrasi ini agar berbaur dengan masyarakat lokal," ujar Eko di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

Menurut Eko, dalam menunjang agar masyarakat tersebut berbaur salah satunya dengan melibatkan mereka dalam program pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Dengan demikian masyarakat dapat terlibat dalam pertumbuhan ekonomi yang juga dapat menyejahterakan masyarakat.

"Dan kita kaitkan dengan program prukades kita. Jadi kita libatkan kementerian terkait dan dunia usaha agar ada kepastian bahwa mereka tidak usah pusing memikirkan market lagi sehingga edit value nya juga bisa lebih tinggi juga," jelasnya.


Oleh karena itu, dalam mendukung adanya pertumbuhan ekonomi di daerah transmigran, Eko juga meminta agar pemerintah daerah asal agar dapat bekerja sama dalam pembiayaan transmigran menuju daerah tujuan. Hingga saat ini, Eko menyebut bantuan pembiayaan transmigran dari pemerintah daerah asal telah mengalami peningkatan.

"Bantuan yang diberikan pemda sudah mulai mengalami peningkatan hingga mencapai 20 persen dari seluruh pembiayaan ketransmigrasian. Tahun depan, kita harapkan semakin meningkat lagi," harap dia.

Adapun dana APBD yang disiapkan itu, lanjut Eko untuk membantu pembiayaan seperti pengiriman transmigran, menyiapkan tanah dan juga untuk jaminan hidup transmigran sekitar 18 bulan hingga 2 tahun sesuai UMP di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X sebagai daerah asal transmigran yang memberi dukungan biaya transmigran tersebut mengatakan, saat ini konflik antar warga pendatang dan lokal relatif kecil.


"Saya kira itu relatif sangat kecil ya, karena bagaimana pun sebetulnya transmigran itu hakikatnya juga masyarakat lokal itu bisa membangun komunikasi. Jadi sebetulnya antara pendatang dengan lokal untuk punya konflik itu relatif sangat kecil. Karena transmigran sendiri juga bisa menyesuaikan, sudah bisa mendinamisasi lah," ujarnya.

Meski begitu, Ia mengakui persoalan transmigrasi cukup rumit. Maka dengan adanya dana APBD yang disisihkan, diharapkan dapat mengurangi masalah tersebut.

"Saya berharap pembangunan desa dengan APBD ini membawa nilai yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa. Semoha transmigrasi itu bisa lebih cepat untuk bisa menjadikan desa yang baru," harapnya. (idr/zul)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed