BP Batam Dibubarkan Agar Tak Ada Dualisme Kewenangan

Jakarta - Pemerintah akan membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Pembubaran BP Batam dilakukan untuk menghilangkan dualisme pengelolaan di kawasan Batam.

"Tadi rapat berdasarkan informasi baik wirausaha dari keterangan dari Kemenlu, bahwa ada beberapa masalah, tapi salah satu yang berulang itu kewenangan yang dualisme di Batam," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Baca juga: BP Batam akan Dibubarkan, Kewenangan Dialihkan ke Pemda

Nantinya, pengelolaan di Batam akan diserahkan sepenuhnya ke Pemda. Begitu juga dengan masalah perizinan.

"Kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dirangkap oleh Bupati Batam. Sehingga jadi satu tangannya, nggak dua. Itu saja, sederhana sekali," kata Darmin.

Baca juga: Jokowi Gelar Rapat Bahas Percepatan Pembangunan Batam

BP Batam merupakan lembaga pemerintah pusat yang berfungsi dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan di Batam. BP Batam akan dibubarkan akhir tahun ini.

"Segera. Kita akan usahakan betul. Memang masih harus ada pencatatan macam-macam, ya kan asetnya masih. Bagaimana menyelesaikannya, itu harus disiapkan legalnya, datanya, sebagainya. Tapi akan segera, kita akan usahakan begitu tahun baru, sudah satu," pungkas Darmin. (dkp/hns)