Kurtubi: Direksi Pertamina Jangan Sok Nasionalis

Jakarta - Direksi Pertamina diminta jangan sok nasionalis dengan ngotot menjadi operator di Blok Cepu. Harus diingat, Pertamina adalah milik pemerintah dan bukan punya direksi atau segelintir orang. Sehingga, pemerintah lah yang berhak menentukan siapa operator di Blok Cepu."Ingat pemerintah pemegang 100 persen saham Pertamina. Jadi sebagai kuasa pertambangan pemerintah lah yang memiliki Pertamina, sehingga pemerintah yang berhak menentukan siapa operatornya," kata pengamat perminyakan Kurtubi saat berbincang dengan detikcom Senin (5/9/2005). Penilaian Kurtubi, Pertamina sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk bernegosiasi dengan Exxon namun selalu gagal. "Selama 4 tahun Pertamina negosiasi dengan Exxon tapi selalu gagal. Makanya, saat ini pemerintah langsung yang mengambil alih negosiasi, dan harus diingat Wakil Direktur Pertamian Mustiko Saleh juga diikutkan dalam tim negosiasi," katanya. Kurtubi membandingkan, jika saja Pertamina sudah selesai melakukan negosiasi dengan Exxon maka saat ini Blok Cepu sudah dapat berproduksi. "Jika dari dulu negosiasi selesai, maka saat ini kita sudah dapat menambah produksi minyak dengan harga minyak yang terus tinggi. Coba dibayangkan berapa keuntungan yang didapatkan," ungkap Kurtubi.Makanya, yang paling penting saat ini adalah Blok Cepu harus segera berproduksi. "Sebab kalau tidak kapan lagi Blok Cepu mau berproduksi di saat harga minyak tengah tinggi," ujar Kurtubi. Nantinya, minyak dari Blok Cepu bisa menambah pasokan BBM nasional sehingga Pertamina tak perlu impor lagi.Lagi pula kata Kurtubi, jika melihat bagi hasil yang sebesar 45:45:10 dimana Pertamina mendapatkan 45 persen, Exxon 45 persen dan daerah sebesar 10 persen, maka harus dikatakan perjanjian ini sangat menguntungkan Indonesia. "Perjanjian ini sangat jauh-jauh menguntungkan Indonesia dibandingkan perjanjian yang sebelumnya," katanya."Jadi Pertamina jangan sok nasionalis lah. Dengan alasan untuk memajukan Pertamina dan menuduh orang tidak nasionalis," tegas Kurtubi.Menyinggung rencana pergantian direksi Pertamina terkait persoalan Blok Cepu, Kurtubi menilai, pergantian direksi Pertamina sepenuhnya hak pemerintah. "Kalau salah satu alasannya adalah persoalan Blok Cepu, itu terserah pemerintah," katanya.Namun dirinya saat ini lebih menyoroti kinerja direksi yang kurang memuaskan dalam pengadaan BBM. Sekalipun tanggung jawab pengadaan BBM juga ada di DPR selaku penentu besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli minyak. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menegaskan, pemerintah berkeinginan agar ladang minyak di Blok Cepu cepat berproduksi. Produksi minyak di Blok Cepu akan dapat meningkatkan produksi minyak dalam negeri."Bagi saya dan pemerintah makin cepat berproduksi ladang-ladang minyak itu semakin baik, termasuk Cepu. Karena kalau bisa diproduksi Cepu plus Jeruk bisa menyumbang 200 ribu barel per hari," kata Presiden beberapa waktu lalu.Jika Blok Cepu dan Jeruk dapat berproduksi maka, tambahan produksi minyak nasional akan sangat besar. "Bayangkan kalau kita sekarang punya 1,075 juta barel per hari tambah 200 ribu barel per hari. Besar harapan saya dalam 5 tahun dapat mencapai 1,3 juta barel per hari," kata SBY. (mar/)