Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini draft aturan sertifikasi tersebut telah masuk tahap final, baru kemudian akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita sudah final lah, tinggal membuat draftnya. Kita akan proses ke presiden," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan begitu, produksi petani rakyat juga tidak akan mengalami tekanan dari kampanye hitam yang terjadi di Eropa.
"Perpres itu, kalau sertifikat itu semua tetap berlaku. Nggak pernah ada pengecualian. Kita memang berkepentingan supaya perkebunan rakyat itu juga memenuhi standar. Supaya kita tidak menjadi bulan bulanan di Eropa. Bahwa dia kesulitan mungkin. Tapi kita akan bantu," terang dia.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan pada dasarnya sertifikasi sawit diperlukan agar perkebunan milik petani rakyat mampu berkelanjutan karena telah memenuhi standar.
"Itu menjadi instrumen kita menata kebun sawit supaya masalah standar ini tidak dipersoalkan, feasibility, sustainability maka perlu diperlukan ISPO," tutup dia. (zlf/zlf)