Pemerintah Diduga Gelembungkan Angka Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintah SBY-JK sudah menggembor-gemborkan bahwa dana subsidi BBM yang akan disalurkan kepada masyarakat berjumlah Rp 138 triliun. Tapi, setelah dihitung-hitung, nilai subsidi BBM itu terlalu besar. Diperkirakan ada penggelembungan sekitar Rp 19 triliun. Pengamatan ini disampaikan anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy saat berbincang-bincang dengan detikcom, Selasa (6/9/2005). Angka Rp 138 triliun ini sebenarnya sudah dibawa wakil pemerintah dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran, Senin (5/9/2005). Angka tersebut nyaris disetujui oleh Panitia Anggaran. Namun, karena ada protes, akhirnya jumlah Rp 138 triliun itu batal disetujui dan dikembalikan ke Komisi VII DPR untuk dibahas ulang. "Setelah Komisi VII menghitung hari ini, ternyata jumlah untuk subsidi BBM itu hanya Rp 119 triliun. Jadi, uang Rp 19 triliun harus kita selamatkan, agar negara kita sehat," kata dia. Menurut dia, pemerintah mendapat angka Rp 138 triliun itu dengan asumsi harga minyak US$ 54 /barel dengan kurs 1 US$ = Rp 9.800. Karena harga minyak dunia melonjak dan rupiah anjlok, maka mau tak mau subsidi membengkak. Karena itulah, untuk menutupi pembengkakan subsidi, pemerintah akan menaikkan harga BBM. "Baru saja kita selesai membahas. Setelah kita hitung bersama semua variabelnya, angka yang kita dapatkan Rp 119 triliun. Angka ini kita dapatkan dari jumlah biaya pengadaan BBM dikurangi hasil penjualan BBM di dalam negeri. Kalau kita diamkan, bisa-bisa uang Rp 19 triliun bisa tidak terselamatkan," ungkap anggota DPR dari F-PAN ini. Tjatur berharap Presiden SBY perlu lebih berhati-hati dengan jumlah subsidi untuk BBM ini. Sebab, selama ini, kata dia, Depkeu dan Pertamina tidak memiliki data valid dalam menentukan besarnya jumlah subsidi. "Saya berharap data-data yang masuk untuk menentukan besarnya subsidi ini diverifikasi terlebih dulu, agar masyarakat tidak dikejutkan dengan pembengkakan anggaran," ujar dia.Yang dikritisi Tjatur, juga tentang data kuota BBM yang dipegang Pertamina. Selama ini, yang disampaikan bahwa kuota BBM sebesar 59,6 juta kiloliter per tahun. "Tapi, itu data untuk keseluruhan BBM. Tidak ada data berapa besar rakyat kecil yang memakai minyak tanah, berapa besar porsi industri, dan lain-lain," kata dia. Rencananya, hasil hitung-hitungan Komisi VII ini, kata Tjatur, akan disampaikan kepada Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam Raker yang akan digelar mulai pukul 19.00 WIB. "Nanti malam akan ditentukan berapa besar sebenarnya subsidi itu," jelas Tjatur. (asy/)