Komisi VII Lebih 'Merapat' ke Pertamina daripada Depkeu

Jakarta - Komisi VII menyepakati subsidi BBM dalam RAPBN Perubahan tahap II 2005 yang akurat adalah memakai versi Pertamina, yakni sebesar Rp 119,392,56 triliun. Angka ini akan langsung diajukan kepada panitia anggaran Rabu (7/9/2005) besok. Salah satu petikan kesimpulan itu dibacakan Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di gedung DPR, Selasa (6/9/2005). "Komisi VII menerima usulan anggaran subsidi BBM dari Pertamina dengan kuota 59.634.366 kiloliter," ujar Agus di hadapan peserta raker.Perhitungan subsidi BBM berdasarkan proyeksi realisasi 2005, dengan jumlah biaya BBM Rp 218,773,35 triliun. Nilai ini dikurangi hasil penjualan BBM dalam negeri yang mencapai Rp 99,380,80 triliun. Jadi, subsidi BBM untuk tahun anggaran 2005 sebesar Rp 119,392,56 triliun.Rincian kuota BBM untuk APBN P tahap II 2005 yakni, premium sebesar 17.207.222 kiloliter, minyak tahan rumah tangga sebanyak 10.439.787 kiloliter, minyak tanah industri mencapai 37.094 kiloliter. Untuk kuota solar transportasi 12.487.612 kiloliter, solar industri 13.885.743 kiloliter, minyak diesel sebesar 736.627 kiloliter dan minyak bakar 4.840.281 kiloliter. Namun, dalam kesimpulan raker, komisi VII memberikan syarat bagi pemerintah, agar secepatnya memberikan rincian untuk menerima subsidi BBM. Rincian subsidi BBM itu berasal dari data delapan instansi, yakni Kementrian Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Pertanian. DPR memberi waktu pemerintah selama tujuh untuk melengkapi data yang dimaksud. Selain itu, DPR juga meminta pemerintah menjelaskan konsep Public Service Obligation (PSO). Konsep PSO yang diminta DPR adalah konsep yang sudah diperbaharui. Hal ini mengingat, PSO Pertamina masa berlakunya akan selesai pada 23 November mendatang.Seperti diberitakan, perhitungan subsidi BBM untuk RAPBN Perubahan tahap II 2005 yang dihitung oleh Departemen Keuangan, nilainya mencapai Rp 138,631.67 triliun Jadi, usulan subsidi BBM versi Depkeu lebih besar Rp 19,239,110 triliun dibanding usulan Pertamina. (ism/)