DPR Minta Pemerintah Stop Wacana Akuisisi BTN

Jakarta - DPR meminta pemerintah hentikan wacana akuisisi maupun merger Bank Tabungan Negara oleh BNI. Dengan demikian BTN akan dipertahankan keberadaanya sebagai bank yang fokus dalam pengadaan perumahan khususnya untuk mayarakat berpenghasilan rendah."Biarkan BNI mengurusi dirinya sendiri. Direksi BNI kegenitan bila mengakuissi BTN," kata anggota komisi XI DPR, Fuad Bawazier dalam raker dengan Departemen Keuangan, di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (7/9/2005).Sementara itu ketua Komisi XI DPR, Paskah Suzzeta, mengatakan BTN perlu dipertahankan keberadaannya supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya menegnai perumahan."Oleh karena itu BTN perlu ditingkatkan kemampuannya, dalam memenuhi kebutuhan masayarakat berpenghasilan rendah," ungkapnya.Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Yusuf Anwar, selaku pemegang saham BTN mengaku belum memperoleh surat rincian resmi dari Meneg BUMN mengenai proses akuisisi BTN. Yang ada hanya sekedar wacana dari tim kebijakan privatisasi."Surat itu memang perlu karena kami belum tahu persis soal proses ini, karena ini harus dijelaskan secara detail kepada kami," jelas Yusuf.Ia menjamin DPR akan selalu dilibatkan dalam proses akuisisi jika akuisisi tetap dilaksanakan. Pernyataan Menkeu tersebut menanggapi pertanyaan sejumlah anggota DPR yang khawatir pemerintah akan melakukan akuisisi saat DPR reses ."Ini keputusan tim kebijakan privatisasi yang akan diajukan ke pemegang saham. Lalu pemegang saham akan mengajukan ke dewan. Kalau dewan sepakat maka baru kita usahakan PP nya. Kalau PP sudah ada baru jalan," ungkap Yusuf.Sementara itu Deputi Meneg BUMN bidang restrukturisasi dan privatisasi BUMN, M Yasin, menambahkan kementerian BUMN hingga saat ini belum menerima proposal resmi dari BNI mengenai proses akuisisi BTN. (ahm/)