Untuk mendorong mandat politiknya, May bisa memutuskan untuk mengelar pemilu lebih awal supaya memecah kebuntuan dalam perundingannya dengan parlemen.
Namun rencana ini juga perlu persetujuan Westminster melalui Fixed Term Parliaments Act. Apabila dua pertiga anggota parlemen setuju, pemilu bisa diselenggarakan 25 hari setelahnya.
Dengan adanya pemilu ini kemungkinan besar jadwal Brexit bisa dimundurkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika proposal May ditolak parlemen, partai oposisi boleh melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Inggris. Perdana Menteri juga secara teori bisa melakukan hal yang sama.
Jika mosi tidak percaya ini dilakukan, pemerintahan May harus bisa memenangkan voting, bisa dengan cara menyodorkan konsesi baru, dalam periode 14 hari untuk melanjutkan.
Referendum Kedua
Pemerintah Inggris juga punya opsi untuk menggelar referendum kedua. Namun hal ini tidak semudah itu dilakukan, apalagi dengan tenggat Brexit yang semakin dekat.
Tidak mungkin referendum bisa digelar sebelum 29 Maret 2019. Kalau memang referendum mau dilakukan, May harus meminta izin Uni Eropa memundurkan tanggal Brexit.
Brexit Batal
Awal Desember lalu, Pengadilan Uni Eropa menyatakan bisa membatalkan Brexit tanpa harus meminta persetujuan dari negara-negara anggota Uni Eropa.
Kasus ini dimunculkan oleh sejumlah pejabat Skotlandia yang mempertanyakan soal perceraian Inggris dengan Uni Eropa bisa dibatalkan sebelum 29 Maret 2019.
Hal tersebut sampai saat ini masih dibahas oleh para pemangku kepentingan. (ang/eds)