Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 10 Jan 2019 12:09 WIB

Aturan Ojek Online Kok Diterbitkan Sebelum Pilpres?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Ilustrasi Ojek Online/Foto: Reuters Ilustrasi Ojek Online/Foto: Reuters
Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan aturan ojek online (ojol). Rencananya, aturan ini terbit pada Maret 2019 atau sebelum pemilihan presiden (Pilpres) yang berlangsung pada 17 April 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiadi mengaku tak ingin penerbitan aturan ini dikaitkan dengan aktivitas politik. Dia bilang, pemerintah hanya ingin bekerja secara profesional untuk melindungi kepentingan semua pihak dan proses bisnis ojol.

"Saya tidak ke sana ya. Selalu saya katakan, saya mohon kepentingan-kepentingan yang lain, saya hanya profesional karena memang ingin melindungi kepentingan dan kemitraan yang baik dan proses bisnis ojek online ini," kata dia di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).


"Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran monggo silakan, tapi yang jelas saya jalan saja," ungkapnya.

Dia melanjutkan, aturan ini bakal terbit Maret karena banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan Kemenhub. Apalagi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin segala pekerjaan selesai dengan cepat.

"Sebetulnya bukan masalah sebelum Pemilu, tapi Pak Menteri ingin kecepatan, kan tahu sendiri bagaimana kinerja Pak Menteri, etos kerja beliau. Kalau beliau saya akan begini, akan cepat, karena pekerjaan kita cukup banyak yang lain. Belum nanti menyangkut terminal, jembatan timbang kalau bisa satu per satu PR kita selesaikan," tutupnya.



Aturan Ojek Online Kok Diterbitkan Sebelum Pilpres?
(ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed