Pemda Jatim Mau Pimpin Konsorsium Kelola Blok Cepu

Surabaya - Menjelang penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pertamina dengan ExxonMobil menyangkut eksploitasi minyak dan gas alam Blok Cepu di Bojonegoro tanggal 25 September 2005 ternyata masih menyisakan permasalahan. Karena belum adanya kesepakatan final mengenai pihak-pihak yang berhak menguasai 10 persen saham oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, hingga sekarang.Pemerintah Propinsi Jawa Timur bersikukuh untuk mendapatkan bagian saham di proyek senilai USD 25 miliar atau setara dengan Rp 27 triliun tersebut yang melibatkan Pertamina, ExxonMobile, PT Surya Energi Raya yang digandeng BUMD setempat PT Asri Dharma Sejahtera."Yang mempimpin konsorsium nantinya harus pemerintah propinsi. Hal ini Jawa Timur, bukan pemerintah kabupaten. Itu wajib," tegas Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jl Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (8/9/2005).Karena meminta memimpin konsorsium, otomatis Pemerintah Propinsi siap menanamkan modal seperti yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. "Kita siap mengucurkan dana. Berapapun nilainya tidak ada persoalan," tegasnya.Meski ngotot minta bagian, ia menolak membeberkan jumlah persentase saham yang diperuntukan untuk pemerintah propinsi. Alasannya, karena saat ini sedang dilakukan perundingan antarpihak yang merasa berhak dan berwenang menguasai saham 10 persen.Ia menegaskan bahwa kesepakatan antara Pemkab Bojonegoro dengan PT SER yang tak lain milik Surya Paloh itu masih belum bersifat final. Meskipun, pemerintah daerah Bojonegoro telah menyetujui keterlibatan SER dalam penyertaan modal participating interest 10 persen dengan kompensasi wajib menyetor senilai Rp 2,7 triliun dalam proyek ekploitasi nantinya."Nantinya hanya konsorsium yang berhak mengatur saham itu. Dan yang memimpin itu pemerintah provinsi, bukan daerah setempat. Pembagian kepada daerah akan diperhitungkan berapa persentasenya. Misalnya Jatim dapat berapa, Jateng berapa, lalu Bojonegoro," tegas Soekarwo. (mar/)