Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 14 Jan 2019 14:48 WIB

Prabowo Mau Pangkas Pajak Penghasilan 5-8%

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Foto: Ilustrasi fokus (bukan buat insert) Prabowo Serbu Kandang Banteng (Nadia Permatasari/detikcom) Foto: Ilustrasi fokus (bukan buat insert) Prabowo Serbu Kandang Banteng (Nadia Permatasari/detikcom)
Jakarta - Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan pemotongan pajak penghasilan untuk masyarakat. Rencana tersebut telah masuk ke dalam program dan visi misi yang dicanangkan Prabowo.

Menurut tim ekonomi Partai Gerindra, Harryadin Mahardika membenarkan program itu memang masuk ke dalam program kerja yang dicanangkan Prabowo-Sandi. Nantinya pajak penghasilan pribadi akan dipotong sebesar 5% hingga 8% dari posisi saat ini.

Adapun besaran PPh 21 seperti tercantum dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 36/2008 ditetapkan besaran PPh sebagai berikut:

  • 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000/tahun
  • 15% untuk penghasilan Rp 50.000.000-Rp 250.000.000/taun
  • 25% untuk penghasilan di atas Rp 250.000.000 ke Rp 500.000.000/tahun
  • 30% untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000/tahun.

"Yang di taruh di visi-misi adalah pemotongan pajak PPh 21 untuk individu, untuk penghasilan. Kita sudah simulisasikan, PPh 21 kita akan potong 5-8%," kata Harryadin kepada detikFinance, Senin (14/1/2019).



Hingga kini, pajak penghasilan di Indonesia paling rendah 5% untuk penghasilan Rp 50 juta setahun dan tertinggi 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta.

Harryadin pun mengatakan pihaknya pun berniat memotong pajak badan usaha. Namun pihaknya mengatakan hal itu masih dikaji pihaknya.

"Kalau yang PPh badan, sudah ada kajian tapi belum kami masukan ke visi-misi. Kami merasa belum siap dimasukkan, kami melihat perlu ada simulasi lebih detil," ungkap Harryadin.



Harryadin ungkapkan alasan pemotongan pajak itu untuk menstimulasi ekonomi. Menurutnya, dengan pemotongan pajak masyarakat akan lebih tepat mengalokasikan uangnya dibanding lewat pajak.

"Alasannya sederhana kita berikan stimulus untuk perekonomian. Jadi perekonomian kita ini kan rada mandeg ya karena pajak yang dipungut tidak di alokasikan dengan tepat," kata Harryadin.
Menurut Harryadin, masyarakat bisa mengoptimalkan uangnya dengan pemotongan pajak. "Kalau kita tidak pungut tapi memotong, sehingga uang itu ada di masyarakat, kita yakin mereka akan optimal alokasikan uang itu," tambahnya. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed