Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 15 Jan 2019 14:44 WIB

Fakta Utang BUMN yang Disebut Prabowo Mengerikan

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut, utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengerikan. Bahkan, kalaupun ada BUMN yang untung, untungnya tidak seberapa.

"PLN, Krakatau Steel, kebanggaan kita dulu, dibangun Bung Karno, diselesaikan oleh Pak Harto, sekarang juga hutangnya mengerikan. Kalau ada BUMN yang untung, untungnya pun tak seberapa," kata dia dalam pidato kebangsaan dan visi misi 'Indonesia Menang' kemarin.

Dari catatan detikFinance, untuk soal utang sendiri Kementerian BUMN pernah menjelaskan utang perusahaan negara menyentuh Rp 5.271 triliun per September 2018. Total utang tersebut tidak seluruhnya utang riil.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menyampaikan, untuk utang BUMN di sektor keuangan, dari Rp 3.311 triliun hanya Rp 529 triliun yang merupakan utang pinjaman.

Sisanya, berasal dari dana pihak ketiga (DPK) Rp 2.448 triliun, serta dari premi asuransi dan sebagainya Rp 335 triliun.

Berikutnya utang riil BUMN, yaitu dari BUMN sektor non keuangan adalah 1.960 triliun. Artinya yang bisa disebut utang sebenarnya adalah Rp 1.960 triliun ditambah Rp 529 triliun, yaitu Rp 2.489 triliun.

"Artinya yang riil utang di sini Rp 1.960 triliun," katanya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Utang riil tersebut terdiri dari utang pegawai, cadangan asuransi bagi pendiri, premi ditanggung perusahaan, dan lain sebagainya.


"Di dalam itu termasuk utang pegawai, cadangan asuransi bagi pendiri, yang harus diakui sebagai utang. Misal premi ditanggung perusahaan," sebutnya.

Dia menjelaskan mengenai DPK senilai Rp 3.311 triliun, jika digabungkan ke dalam utang secara keseluruhan memang totalnya jadi Rp 5.271. Namun, DPK tidak bisa benar-benar dianggap sebagai utang.

"(DPK) itu apa bisa dikategorikan sebagai utang? Secara accounting betul utang bank ke anda (nasabah). Tapi konsepnya itu simpanan di mana dari Rp 3.311 triliun tidak harus dia bayar kembali ke anda, kecuali dia narik (uangnya). Kalau narik, DPK turun. Jadi ini not really utang, itu DPK," jelasnya.

Sama halnya dengan premi dari BUMN di sektor asuransi. Ada premi senilai Rp 335 triliun yang tidak bisa disebut sebagai utang riil, yang mana perusahaan hanya akan mencairkan premi ketika ada pertanggungan.

"Kalau seluruh asuransi Rp 335 triliun. Cadangan premi, kewajiban up to real asuransi kalau orang meninggal atau terjadi pertanggungan dia harus gantikan, kalau tidak ya tidak," ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam pidatonya, Prabowo juga menyatakan kondisi BUMN-BUMN saat ini tidak sehat. Bahkan, dia menyebut perusahaan pelat merah besar seperti Garuda, Pertamina dan PLN bangkrut.

"Negara yang membiarkan BUMN-BUMN kita, yang kita banggakan, Pertamina, Garuda, bendera-bendera Indonesia, yang lahir dalam perang kemerdekaan kita, sekarang dalam keadaan yang bisa dibilang, ya bangkrut," kata Prabowo.

(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed