.webp)
Total utang pemerintah pun naik signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, jika dihitung selama era Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) ada penambahan ribuan triliun rupiah.
Namun, total utang pemerintah itu masih aman karena jauh dari batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Total Utang Pemerintah Rp 4.418 T
|
Foto: Rachman Haryanto
|
Mengutip data APBN KiTa, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Jumlah utang itu sama dengan 29,98% dari total PDB yang berdasarkan data sementara sebesar Rp 14.735,85 triliun.
Nilai utang ini terdiri dari pinjaman serta penerbitan Surat Utang Negara (SBN). Pinjaman yang ditarik pemerintah di 2018 tercatat mencapai Rp 805,62 triliun.
Sebagian besar sisanya, merupakan hasil penerbitan SBN pemerintah di 2018 yang mencapai Rp 3.612,69 triliun atau 81,77% dari total utang pemerintah pusat.
Surat berharga negara tersebut dibagi menjadi dua yakni denominasi rupiah yang mencapai Rp 2.601,63 triliun dan denominasi valas yang mencapai Rp 1.011,05 triliun.
Sepanjang 2018 Bertambah Rp 423 T
|
Foto: Rachman Haryanto
|
Mengutip data APBN KiTa, Selasa (22/1/2019), Posisi utang pemerintah yang sebesar Rp 4.418,30 triliun di Desember 2018 naik Rp 22,33 triliun jika dibandingkan dengan bulan November yang sebesar Rp 4.395,97 triliun.
Selama Jokowi-JK Bertambah Rp 1.809 T
|
Foto: Muhammad Taufiqqurrahman/detikcom
|
Berdasarkan data APBN KiTa, Selasa (22/1/2019). Total utang pemerintah per Desember 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun. Sedangkan pada akhir 2014 sebesar Rp 2.608,7 triliun.
Jumlah utang pemerintah dari tahun ke tahun bertambah cukup besar. Tercatat pada 2014 jumlahnya Rp 2.608,7 triliun, pada 2016 jumlahnya Rp 3.165,1 triliun, pada 2017 3.995,2 triliun, dan pada 2018 jumlahnya Rp 4.418,3 triliun
Jika dihitung, pada periode 2014 ke 2015 bertambah Rp 5556,4 triliun, periode 2015 ke 2016 bertambah Rp 350,4 triliun, periode 2016 ke 2017 bertambah Rp 479,7 triliun, dan periode 2017 ke 2018 bertambah Rp 423,1 triliun.
Rincian Total Utang Pemerintah
|
Foto: Rachman Haryanto
|
Adapun rinciannya, dari pinjaman sebesar Rp 805,62 triliun terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 799,04 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,57 triliun.
Pinjaman luar negeri yang sebesar 18,23% terdiri dari pinjaman bilateral Rp 330,95 triliun, pinjaman multilateral Rp 425,49 triliun, pinjaman komersial Rp 42,60 triliun, sedangkan suppliers nihil.
Sedangkan sisanya, Rp 3.612, 69 triliun atau 81,77% berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN).
Surat berharga negara tersebut dibagi menjadi dua yakni denominasi rupiah yang mencapai Rp 2.601,63 triliun dan denominasi valas yang mencapai Rp 1.011,05 triliun.
Halaman 2 dari 5
