Ada Subsidi Langsung, Program Kompensasi Lain Tetap Jalan

Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan dana kompensasi kenaikan BBM melalui subsidi langsung pada keluarga miskin sebesar Rp 100 ribu per bulan. Namun jumlah tersebut di luar subdisi bidang pendidikan, kesehatan dan sarana pedesaan yang telah berjalan."Jangan dikesankan seolah pemerintah sekedar kasih uang cash, tapi program yang lain tidak. Tidak betul," kata Mensesneg Yusril Ishza Mahendra usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/9/2005).Rapat yang dipimpin langsung Presiden Susilo B. Yudhoyono melalui fasilitas video conferences itu, diikuti oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Gubernur BI Burhanudin Abdullah dan Sekjen Depkeu JB Kristiadi.Pemerintah berencana menyalurkan dana kompensasi akibat kenaikan harga BBM yang akan diumumkan awal Oktober mendatang, berupa subsidi langsung. Setiap keluarga miskin yang jumlahnya mencapai 16 juta Kepala Keluarga (KK), nantinya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 100 ribu per bulan.Sementara dana kompensasi kenaikan BBM pada 1 Maret 2005, disalurkan dalam bentuk subsidi tidak langsung. Yakni melalui program pembebasan biaya pendidikan dasar, beras murah, ongkos berobat ke puskesmas dan rumah sakit kelas III, serta pembangunan sarana pedesaan.Menurut Yusril, pelaksanaan kedua program penyaluran tersebut di lapangan justru akan saling melengkapi. Dengan demikian mekanisme ini dapat memperkecil kemungkinan ada kelompok masyarakat miskin yang karena kondisinya tidak dapat menikmati dana kompensasi.Yusril mencontohkan keluarga yang tidak memiliki anak usia sekolah atau sudah lulus, sehingga tidak mendapatkan dana kompensasi. Bila tidak sakit, lanjut Yusril, keluarga ini tidak bisa menikmati kompensasi bidang kesehatan. Demikian pula pembangunan sarana desa juga, jika saat dana turun orang tersebut sedang berjualan di Jakata, maka tidak bisa mendapatkan. "Ini tidak adil kan. Jadi supaya lebih merata, akan diberikan juga tunai. Kalau uang siapa yang tidak butuh," urai Yusril.Sebagai persiapan penyalurannya, kata Yusril, Presiden meminta kepada Wapres Jusuf Kalla agar memastikan kembali rekening-rekening cash transfer di daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaanya.BPS juga diminta memastikan warga yang berhak menerima dana kompensasi tersebut, agar tepat sasaran. (qom/)